PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau melakukan entry meeting bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru, Kamis (10/4/2025) siang tadi.
Kedatangan petugas pemeriksa BPK sebagai tanda dimulainya proses pemeriksaan penggunaan anggaran pemerintah Kota Pekanbaru ini disambut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Sekretaris Daerah Zulhelmi Arifin juga para pimpinan OPD juga staf bagian keuangan.
Perwakilan BPK RI Myrto Handayani mengungkapkan,entry meeting ini merupakan proses awal dimulainya pelaksanaan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh Pemerintah oleh BPK.
Tujuan dari pelaksanaan entry meeting ini, sebut dia merupakan bagian dari upaya untuk membangun transparansi sekaligus akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Masyarakat saat ini juga mengharapkan BPK transparans dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Karena itulah, sebut dia, pasca pemeriksaan, akan ada proses penerbitan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap anggaran pemerintah daerah.
Untuk itulah, dia bergharap dukungan dan kerja sama dari seluruh OPD dalam upaya mendukung kelancaran dari proses pemeriksaan ini.
Dia juga berharap OPD yang ada untuk proaktif, termasuk bila mana memang ada hal yang perlu dilakukan klarifikasi terkait proses pemeriksaan yang sedang berjalan oleh petugas.
''Kalau memang ada yang perlu dijawab, tolong segera dijawab, sehingga tidak harus menunggu,'' ungkap Myrto.
Pada kesempatan itu, Myrto mengungkapkan kalau setidaknya akan ada 14 orang petugas pemeriksa BPK yang akan diturunkan dan mereka akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan hingga 16 Mei 2025 yang akan datang, atau berkisar 30 hari.
Selanjutnya diperkirakan pada akhir Mei sudah bisa dilakukan penyerahan LHP.
Terkait proses pemeriksaan oleh BPK RI, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengimbau seluruh OPD yang ada di lingkungan pemko pekanbaru untuk mempersiapkan data apa yang diperlukan dan mendukung kelancaran dari pelaksanaan tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.
''Saya harapkan OPD memanfaatkan fasilitas apa yang diberikan BPK. Bila memang ada yang perlu dipertanyakan silakan ditanyakan, sehingga tidak harus menunggu,''ungkap Agung.
Sementara itu, disinggung terkait target LHP oleh Pemko, Agung mengungkapkan dia berharap bisa mendapatkan Wajar Tanpa pengecualian (WTP).
''Walaupun saya ini baru masuk, tapi karena WTP ini sudah dimulai semenjak 2015, tentu kita juga berharap tahun ini juga bisa dapat WTP,'' ungkap dia.(R06)