PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Provinsi RIau menggaungkan semangat GREEN for Riau (Riau Hijau). Tekat itu dilaksanakan dengan melakukan sinergi bersama sejumlah stake holder terkait, termasuk pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
Bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan perwakilan dunia usaha, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Riau membangun tekat besar, bahwa alam bukan hanya sebuah komoditas saat ini, namun menjadi warisan untuk masa depan dan berkelanjutan.
Semangat itu dideklarasikan bersama dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis pagi itu (8/5/2025).
GREEN adalah singkatan dari Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future.
Yakni sebuah deklarasi bersama mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan serta lahan secara lestari melalui pengembangan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, mobilisasi investasi hijau, penerapan solusi berbasis riset, serta penguatan kelembagaan kolaboratif guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Riau.
Program ini menjadi simbol gerakan bersama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, memberdayakan masyarakat, serta merestorasi ekosistem demi masa depan yang lebih lestari di Riau, yang juga dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning.
“Hari ini kita deklarasi GREEN for Riau, emisi gas rumah kaca kita tekan dan turunkan supaya lingkungan sehat, ketersediaan oksigen semakin bagus,” ujar Gubernur Wahid dalam pidatonya.
“Kita berkomitmen tinggi menyediakan lingkungan yang terbaik dan menjaga alam," sambungnya.
Gas rumah kaca, yang menjadi penyumbang utama krisis iklim melalui peningkatan suhu bumi, kini menjadi fokus penanganan Pemprov Riau melalui program ini. Bagi Wahid, kolaborasi adalah kunci. Oleh sebab itu, ia tak lupa menyampaikan apresiasi kepada para mitra internasional seperti Kedutaan Besar Inggris dan perwakilan PBB yang hadir, serta sektor swasta seperti RAPP yang aktif mengambil bagian dalam inisiatif hijau tersebut.
Sekdaprov Riau M Taufiq, dalam pesannya, menggarisbawahi pentingnya menjaga alam bukan sekadar demi kemajuan, tetapi demi warisan bagi generasi mendatang.
“Alam bukan milik satu golongan, bukan warisan untuk satu masa. Tapi ini titipan untuk anak cucu,” ujarnya bijak.
Ia menambahkan, program GREEN bukan hanya tentang pelestarian, melainkan juga tentang harmoni antara adat dan ilmu, serta pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan kearifan lokal.
Dalam deklarasi ini, hadir pula perwakilan dari RAPP, Green Radio, serta LAMR, yang masing-masing membawa semangat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan alam di Riau.
Sebagai yang membubuhkan tandatangan dalam deklarasi ini, Direktur RAPP Mulia Nauli mengatakan, RAPP mendukung dan turut serta dalam upaya mengurangi emisi melalui Deklarasi GREEN for Riau atau Riau Hijau. Hal ini sejalan dengan visi keberlanjutan APRIL2030.
"Kami berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan positif bagi iklim dan alam. Ini diwujudkan melalui program restorasi ekosistem, konservasi hutan, dan praktik produksi bertanggung jawab," jelasnya.
Pilar APRIL2030 yang paling erat kaitannya dengan deklarasi GREEN for Riau adalah pilar Climate Positive (Iklim Positif) dan Thriving Landscapes (Lanskap yang Berkembang). Kedua pilar ini sejalan langsung dengan tujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, merestorasi ekosistem, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci dalam memperkuat aksi iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan di Riau, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Deklarasi ini bukan sekadar seremoni, tetapi awal dari langkah-langkah konkret untuk menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian. Sebuah wujud komitmen kolektif bahwa bumi Lancang Kuning harus tetap hijau, lestari, dan layak diwariskan.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Pemerintah Provinsi Riau beserta dengan para pihak menyusun rencana aksi bersama, serta mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi berbasis partisipatif untuk memastikan implementasi program berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan.(*)