PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Komisi II DPRD Rokan Hulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru, Jumat (13/6/2025).
Kunjungan tersebut dalam rangka studi terkait potensi, permasalahan juga pencapaian ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.
Rombongan disambut oleh Kasubag Umum DKP Pekanbaru Dedek Sulaiman serta Pejabat Fungsional
''Kita mendapat informasi, Pekanbaru menjadi salah satu daerah di Riau dengan kondisi ketahanan pangan terbaik saat ini. Padahal Pekanbaru bukan daerah penghasil, bukan sentra produksi, kami ingin belajar dan mengetahui, apa yang telah dilakukan Pemko pekanbaru, khususnya melalui DKP dalam mendukung ketahanan pangan ini,'' ungkap Sekretaris Komisi II, Sapran MPd saat membuka pembahasan.
Dia juga berharap bisa mendapatkan banyak masukan dan pembelajaran yang bisa dibawa dalam rangka mendukung terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu.
Kasubag Umum DKP Pekanbaru mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Rokan Hulu ke DKP Pekanbaru dalam upaya studi tentang penerapan kebijakan, permasalahan dan pencapaian ketahanan pangan di Kota Pekanbaru.
Dan ini tentunya diharapkan juga bisa lebih meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan di masing-masing daerah.
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, DKP Pekanbaru, Purwati menyebutkan, memang ada perbedaan dalam karakteristik ketahanan pangan yang ada di perkotaan dengan di wilayah perdesaan.
Hal tersebut salah satunya adalah, dimana, di Kota, dengan kondisi keterbatasan lahan, potensi pangan yang bisa diproduksi akan relatif kecil dibandingkan dengan di wilayah perdesaan.
Meski pun upaya melakukan penanaman dilaksanakan, namun skala yang dikelola tidaklah seluas yang ada di perdesaan. Bila di pedesaan masih ada banyak lahan yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman pangan, di perkotaan, masyarakat cenderung mengembangkan atau memanfaatkan potensi lahan yang terbatas, seperti lahan tidur dan pekarangan.
Namun begitu, lanjut Puty, Pekanbaru merupakan daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang sudah cukup baik. ''Tahun ini kita urutan ke-8 untuk indeks Ketahanan Pangan di Indonesia. Jadi dari sisi ketahanan, Pekanbaru masuk kategori sangat tahan pangan,'' ungkap Purwati.
''Bahkan, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA), saat ini, Pekanbaru sudah berada dalam posisi hijau, jadi sudah sangat tahan pangan,' jelas Purwati.
Meski pun sebagian besar pasokan bahan pangan di Kota Pekanbaru berasal dari luar wilayah, seperti Sumbar, Sumut dan beberapa kabupaten dan kota lain di wilayah Riau, namun, kondisinya secara ketersediaan cukup banyak. Keterbatasan ketersediaan lahan, sejauh ini ditutupi dengan melakukan kerja sama dengan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian.
Karena itu juga, diakui Puti, Pekanbaru mungkin bisa mencapai pada ketahanan pangan, namun, akan sulit untuk bisa mencapai kemandirian pangan maupun kedaulatan pangan, karena keterbatasan luas lahan pertanian di perkotaan.
Dia mencontohkan, untuk beras, meskipun mencukupi, namun beras yang ada di Pekanbaru umumnya adalah diimpor dari daerah-daerah lain di luar Pekanbaru. Karena itulah, akan sangat tergantung dari pasokan daerah-daerah lain.
Karena itu juga, ada beberapa aspek yang juga menjadi tantangan dalam mendukung ketahanan pangan ini, salah satunya adalah kelancaran transportasi. ''Kalau jalan putus, tentu pasokan pangan ke Pekanbaru bisa terkendala, termasuk potensi untuk menimbulkan gejolak harga, bahkan potensi inflasi,'' jelas dia.
Puty juga mencontohkan, beberapa komoditas pangan juga bisa mempengaruhi terjadinya inflasi, karena memang didatangkan dari luar daerah, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah.
Karena itulah, memastikan ketersediaan pangan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan di Kota Pekanbaru dalam rangka pengendalian inflasi.
Pada kesempatan itu, rombongan Komisi II anggota DPRD Rokan Hulu juga melakukan diskusi terkait beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemko pekanbaru melalui DKP dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan.
Purwaty menjelaskan, selain itu, DKP pekanbaru juga tetap melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat, khususnya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun program-program lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah rentan rawan pangan.
Rombongan Komisi II DPRD Rokan Hulu sangat mengapresiasi masukan yang diperoleh dari DKP Pekanbaru dan berharap apa yang dilaksanakan ini juga bisa dilaksanakan di daerah asal mereka.(*)