PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Gubernur Riau dan Abdul Wahid dan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan didampingi Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menerima perwakilan warga yang bermukim di kawasan hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada Rabu (18/6/2025).
Pertemuan dilaksanakan di ruang multi media Kantor Gubernur Riau sekitar pukul 11.30 WIB. Tampak hadir mewakili warga sekitar 10 orang perwakilan yang dipimpin oleh Koordinator Aksi Wandri Putra Simbolon.
Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran yang dibacakan oleh Wandri.
pertama, Kami menolak untuk relokasi mandiri dan kami akan tetap bertinggal di tempat kami sekarang.
Kedua, jelas Wandri, warga meminta Pemerintah Provinsi, baik Gubernur Riau dan Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara warga dengan stake holder pemerintah pusat, termasuk bertemu DPRRI dan Presiden.
Ketiga, kami berharap Bapak Gubernur, Kapolda, Bupati dan Kapolres bisa menjadi garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, khususnya Pelalawan pada hari ini.
Keempat, kami meminta agar dalam waktu 7x24 jam ke depan kami diberikan kesempatan dan kepastian untuk berdialog langsung di Instana Negara maupun di pusat untuk bisa menyampaikan aspirasi.
''Dan apabila permintaan kami ini tidak dipenuhi maka kami akan menduduki kantor gubernur Riau ini hari sampai kami bisa melakukan pertemuan di pusat,'' kata dia.
Lantas, apa jawaban Gubernur Riau terhadap empat tuntutan tersebut?
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan terima kasihnya atas aspirasi yang disampaikan warga terkait dengan kebijakan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap Taman nasional Tesso Nilo (TNTN).
Dia menjelaskan bahwa apa yang dilaksanakan terkait dengan TNTN saat ini sudah menjadi kebijakan pemerintah secara nasional yang dilaksanakan Satgas TNTN.
''Kami sudah diundang untuk rapat bersama Satgas PKH dalam rangka membahas langkah yang dilaksanakan dan solusi yang akan diambil,'' kata dia.
Apa aspirasi yang disampaikan hari ini pun jelas Wahid, akan menjadi PR bagi pemerintah. Namun, dia meminta, karena ada keinginan untuk bertemu dengan Presiden, atau mereka yang mengambil kebijakan, pihaknya mengaku tidak bisa menyanggupi sesuai dengan harapan masyarakat dalam waktu 7 hari, karena memang, komunikasi untuk hal tersebut memerlukan pendekatan khusus.
Wahid pun meminta agar deadline yang disampaikan tersebut dapat diperlonggar dan waktunya tidak terlalu mepet sebagaimana yang dimintakan masyarakat.
''Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bila kita setuju, kita akan bisa mencarikan solusi atas tuntutan-tuntutan ini. Kalau kami menawar ya, sebulan lah kami coba bicarakan, karena ini butuh waktu, pendekatan-pendekatan,'' ungkap Wahid.
Mendapati jawaban tersebut, Koordinator Aksi meminta agar seluruh satgas PKH yang ada di lokasi agar dikeluarkan sementara waktu dari kawasan.
Wahid menjawab kalau apa yang disampaikan itu akan dibicarakan, ''Namun apakah kami apa ada wewenang untuk mengeluarkan itu (satgas) belum menjadi kewenangan kami. Tapi kami tetap akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi Bapak-bapak,'' jawab Wahid diplomatis.
Tak putus sampai di sana, perwakilan warga TNTN meminta agar satgas tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat masyarakat cemas. ''Karena kita temui sekarang itu sudah ada pemasangan portal dan sebagainya,'' ungkap Wandri.
''Jadi penawaran kedua kita, kalaupun memang nanti kebijakan itu tidak bisa dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan Satgas tadi, kami meminta dengan baik supaya satgas hanya bisa melihat ataupun berbicara saja. Tidak boleh ada penekanan, apalagi sampai memasang portal. Karena kalau mengacu regulasi, kami siap untuk berangkat ke sana (Jakarta) untuk menjelaskan tentang regulasi yang ada,'' papar dia lebih jauh.
Namun, lagi-lagi, Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan kalau baik dia maupun kapolda bukanlah pihak yang bisa mengambil keputusan.
''Kami hanya bisa mengkomunikasikan karena itu pembicaraan pusat, termasuk untuk mempertemukan Bapak-bapak semua untuk ke pengambil keputusan kami akan teruskan dan kami akan coba bantu. Karena kami yakin bahwa Bapak-bapak semua adalah warga kami. Masyarakat kami, tentu kami akan sampaikan ini, nanti kami akan kabarkan selanjutnya,'' ungkap Wahid.
Namun begitu, selaku pemerintah daerah, Wahid juga menjelaskan bahwa dia mendengarkan seluruh aspirasi ini dan ini menjadi bagian dari apa yang akan dibicarakan.
''Akan ada plan A, Plan B dan Plan C, sehingga diharapkan nantinya kebijakan ini juga tetap mempertimbangkan sisi humanis, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk memperhatikan bagaimana nasib anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah dan sebagainya,'' tutup wahid.(R04)