PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Seperti sedang ramai diisukan, Pemerintah Pusat berencana akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.
Untuk tahun 2018 hingga 2019 mendatang, Pemko Pekanbaru bisa dipastikan akan kekurangan jumlah PNS yang jumlahnya mencapai ribuan. Bahkan, diperkirakan jumlah PNS untuk tahun 2019 mendatang akan dibawah 2.000.
Demikian disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT, pada Selasa 7 Juni 2016. Orang nomor satu di Pekanbaru ini menegaskan, jika tidak ada PNS yang ingin dipecat, maka PNS diminta untuk meningkatkan kinerja.
"Kalau tidak juga memperbaiki kinerjanya, tega tidak tega pasti kami pecat. Yang jelas, kalau kebijakan dan aturan tegasnya harus melakukan rasionalisasi kepada PNS yang tingkat kedispilinannya kurang, Pemko Pekanbaru akan lakukan. Makanya mulai sekarang, perbaiki kinerjanya, kalau sudah bagus kinerjanya ya tak akan dipecat," kata Firdaus.
Dikatakan Wako, terkait dengan wacana rasionalisasi PNS memang masih pro dan kontra. Firdaus juga menyebut, alasan KemenPAN-RB untuk melakukan rasionalisasi pasti ada alasan tertentu.
"Pak Menteri pasti punya alasan yang kuat dan tepat kenapa ada wacana merasionalisasikan 1 juta PNS. Artinya rasionalisasi PNS ini sudah melalui pertimbangan yang sangat matang," ujar Wako.
Disebutkan Wako, jumlah PNS di Pemko Pekanbaru sampai saat sebanyak 8500 PNS. 3.000 PNS diantaranya diperuntukan untuk melayani pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Pekanbaru.
"Kalau dihitung-hitung Pemko dua tahun lagi akan krisis PNS. Di jabatan struktural saja kita sangat kekurangan, ditambah setiap tahunnya 250-300 orang pensiun," terangnya.
Saat disinggung langkah Pemko Pekanbaru kedepan untuk mengatasi kekurangan jumlah PNS di Pemko Pekanbaru? Firdaus hanya menjawab singkat.
"Kalau merekrut PNS kan itu kebijakan pemerintah pusat juga. Makanya dinas-dinas hanya mengambil Tenaga Harian Lepas saja," singkatnya.
Meski jumlah PNS di Pemko Pekanbaru bisa dipastikan bakal berkurang, Firdaus tetap mendukung langkah dan kebijakan dari Mentri Yudi Krisnandi untuk melakukan rasionalisasi PNS.
"Kita setuju saja dengan kebijakan yang diambil pak menteri. Tapi kami pun menginginkan semua harus diperhitungkan dengan matang, karena setiap daerah jumlah kebutuhan PNS berbeda-beda," tutupnya. (R05)