PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dua kelompok massa gabungan beberapa organisasi mengatasnamakan perjuangan masyarakat di areal Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan masyarakat adat Bonai, Rokan Hulu melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (20/11/2025).
Dari pantauan di lapangan, massa tersebut berafilisasi dalam beberapa kelompok organisasi, salah satunya adalah KOalisi Masyarakat Untuk Marwah Riau (KOMMARI) serta Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau
Massa Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau terpantau sudah berkumpul di sekitaran Perpustakaan Wilayah Soeman HS semenjak pagi hari.
Mereka adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk memperjuangkan hak mereka yang terkena penertiban oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di areal TNTN.
Dalam aksinya, massa Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau ini membawa aspirasi, salah satunya terkait penolakan mereka terhadap rencana relokasi oleh pemerintah dan meminta pemerintah melegalisasi lahan perkebunan yang saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat.
Adapun massa KOMMARI juga membawa aspirasi sendiri, di antaranya meminta Satgas PKH menghentikan aktivitasnya di wilayah Riau, termasuk KSO bersama PT Agrinas.
Selain itu, KOMMARI juga meminta agar penetapan areal kawasan hutan/ perkebunan dan HTI harus menyesuaikan dan menghormati lahan ulayat adat masyarakat.
Dari pantauan di lapangan, massa KOMMARI membawa sejumlah tokoh dengan menggunakan pakaian adat melayu berwarna hitam. Tampak di antara massa yang hadir tokoh masyarakat Riau, H Fauzi Kadir.
Mereka meminta pemerintah melalui Satgas PKH yang diketuai Kejaksaan Tinggi di Riau untuk menghentikan aktivitas Satgas PKH, karena tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Mereka meminta dipertemukan dengan Kajati Riau Sutikno. Massa sempat berkumpul di depan gerbang kantor Kejati Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru selama lebih kurang satu jam, sebelum kemudian ditemui oleh Kajati Sutikno.
Kajati, pada kesempatan itu memberikan kesempatan kepada 15 perwakilan dari massa demo untuk membahas aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Satgas PKH.
Dalam aksi ini, salah satu yang menjadi pangkal kekecewaan massa adalah, ketidakkonsistenan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan, dimana pemerintah melakukan alih kelola kawasan perkebunan ilegal yang sudah ada di dalam kawasan hutan kepada PT Arginas Palma Nusantara.
''Kebijakan ini tidak konsisten. Kepada masyarakat katanya ingin menertibkan kawasan hutan, tapi malah diserahkan kepada PT Agrinas, sungguh mengecewakan,''ungkap salah seorang massa.(R02)