BAGANSIAPIAPI (RIAUSKY.COM)- Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles mengingatkan seluruh OPD soal ancaman mandeknya Transfer ke Daerah (TKD) saat memimpin monitoring penyaluran anggaran 2025 di Bagansiapiapi, Selasa (25/11/2025) di Kantor BPKAD lantai 4, Bagansiapiapi.
Ia menegaskan bahwa dokumen yang belum lengkap membuat pencairan DAK dan DAU tertahan, sehingga pembayaran kegiatan berisiko tak dapat dilakukan.
Peringatan itu disampaikan setelah laporan BPKAD dan KPPN Dumai menunjukkan masih rendahnya realisasi anggaran dan lambatnya pemenuhan berkas oleh OPD menjelang batas akhir pencairan.
Dia juga menegaskan bahwa hambatan utama bukan pada dana, melainkan administrasi.
“Uangnya ada, tapi tersumbat administrasi yang belum lengkap,” ujarnya.
Ia menyebut peran ganda Kepala BPKAD dan Inspektorat justru mempercepat deteksi masalah.
“Dia cepat deteksi dan tidak perlu lagi pindah kantor,” tambahnya.
Wabup meminta OPD bekerja cepat pada rentang 10 sampai 12 Desember sesuai instruksi Bupati serta menambah personel bila dibutuhkan.
Ia menargetkan pengurusan DAK paling lambat 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB dan DAU paling lambat 10 Desember 2025 pukul 23.00 WIB.
Ia menyebut progres masih sekitar 60 persen dan meminta OPD mengejar ketertinggalan.
“Saya minta masing-masing OPD kerja serius agar nama Rokan Hilir tak jelek setelah ini,” tegasnya. Ia juga meminta OPD memantau proyek fisik di tengah curah hujan tinggi, terutama di sektor PUTR, Perkim, dan Disdik.
“Jika perlu lakukan sidak ke lapangan. Kita tidak mencari salah, tapi ayo sama-sama,” katanya.
Ia meminta laporan berkala yang disampaikan kepada Bupati, Inspektorat, dan BPKAD serta menutup arahan dengan pesan disiplin kinerja.
“Pekerjaan harus tepat waktu sesuai aturan dan kita harus introspeksi,” cetus Wabup dihadapan OPD pengelola DAK dan DAU
Sementara itu, Kepala BPKAD yang juga Inspektur, Sarman Syahroni, menjelaskan bahwa kedatangan KPPN Dumai membantu percepatan penyaluran dana, terutama menjelang akhir tahun.
“Sebagai Inspektorat kami mengadakan review kegiatan DAK dan DAU, dan di BPKAD kami melakukan pembayaran. Jadi ada dua tugas yang harus kami selesaikan,” kata Sarman.
Ia menyebut proses review idealnya tiga hari, namun kini kerap dipadatkan menjadi satu malam.
“Review itu seperti kerja Sangkuriang, satu malam selesai,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dokumen yang belum lengkap berpotensi menghambat pencairan. Ia juga mengingatkan dampaknya bila dana tidak masuk ke Kasda.
“Kalau tidak ditransfer, pakai uang apa kita membayar? apa mungkin Pakai DBH? Pakai retribusi? Akibatnya kegiatan lain bisa kita kesampingkan,” lanjutnya.
Sarman menyoroti capaian realisasi anggaran awal November yang masih rendah.
Data Kanwil menunjukkan realisasi 46 persen hingga minggu kedua November.
Setelah ditelusuri, ada dana hampir Rp 200 miliar yang masuk pada 30 Oktober sehingga posisi Kasda melonjak dan realisasi naik menjadi 65 persen.
“Selisihnya jauh dan sudah kami sampaikan ke Kanwil,” ucapnya.
Ia meminta OPD segera memenuhi kelengkapan berkas agar pencairan dapat dituntaskan sebelum Desember.
Syarman juga meminta OPD melaporkan data pajak ke BPKAD setiap bulan karena diperlukan untuk rekonsiliasi dengan KPPN.
“Jika tidak rekon pajak, kami tidak bisa tagih uang ke KPPN,” tegasnya.
Di tempat sama, Kepala KPPN Dumai Halim menjelaskan bahwa percepatan TKD berpengaruh pada daya dorong ekonomi daerah.
Ia menyebut kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor swasta sebagai pilar pertumbuhan.
“Kami menyalurkan dana segera begitu syarat lengkap, dan normalnya lima hari sudah menjadi SPD2D,” kata Halim.
Ia berharap penyaluran tahun depan berjalan lebih baik.
Hadir dalam acara itu, Kepala OPD yang terkait DAK dan DAU sekretaris, kepala bidang, kasubag, kepala Bank Riau Kepri, Okky Prasetyo, Kepala BPKAD, Sarman Syahroni.(R15)