KOTO KAMPAR HULU (RIAUSKY.COM)_ Koperasi Produsen Pincuran Tujuh Sejahtera, Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pekanbaru. Melalui kerja sama ini, hasil penjualan sawit milik anggota koperasi akan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing anggota menggunakan sistem payroll mulai Januari 2026.
?
?Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang digelar di Kantor Koperasi Produsen Pincuran Tujuh, Sabtu (20/12/2025).
?
?Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Koperasi Produsen Pincuran Tujuh Sejahtera, Dr. H. Azharisman Rozie, M.Si, bersama Pimpinan Cabang Bank BJB Pekanbaru, Soffa Sagara Bagja.
?
?Ketua Koperasi Produsen Pincuran Tujuh Sejahtera, Dr. H. Azharisman Rozie, mengatakan penerapan sistem payroll merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan koperasi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pendapatan anggota.
?
?Menurutnya, selama ini sistem pembayaran manual menyimpan sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan hingga potensi kebocoran. “Mulai Januari 2026, hasil penjualan sawit akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing anggota. Saat ini terdapat sekitar 500 anggota yang akan menerima pembayaran melalui sistem payroll,” kata Azharisman.
?
?Ia menjelaskan, koperasi selama ini bekerja sama dengan perusahaan inti PT Perdasa Enam Utama dalam penjualan tandan buah segar (TBS) sawit. Dari kerja sama tersebut, rata-rata pendapatan yang diterima anggota berada di kisaran Rp5 juta per anggota setiap periode pembayaran. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, nilai perputaran dana koperasi dinilai signifikan bagi perekonomian desa.
?
?Azharisman menilai, kerja sama dengan Bank BJB juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran, khususnya di sektor koperasi dan ekonomi perdesaan.
?
?Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat transaksi, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat. “Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan akuntabel. Ini juga menjadi langkah konkret untuk menghilangkan potensi kebocoran dan praktik pungutan liar yang rawan terjadi ketika pembayaran dilakukan secara manual dari orang ke orang,” ujarnya.(R04)