PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Progres pelaksanaan program Makan Bergizi gratis (MBG) di Provinsi Riau sudah mencapai 75 persen.
Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat yang hingga periode akhir 2025 masih di kisaran 45 persen.
Itu diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Dr Syartiwidya saat memaparkan progres kinerja pelaksanaan program BGN di Provinsi Riau pada Forum Koordinasi dan Konsolidasi Program MBG bersama Satgas MBG Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau pada Senin (9/3/2026) petang tadi.
Tampak hadir pada kegiatan tersebut Wakil bupati kepulauan Meranti Muzamil, Sekda Pelalawan Tengku Zulfan, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian, Kadis Ketahanan pangan Pekanbaru Dedy Sambudi, Kadis Dikpora Rohul Alreza juga sejumlah perwakilan Sargas MBG lainnya.
Dikatakan Widya, dari sebanyak 2.010.504 jiwa yang menjadi target penerima manfaat, saat ini, sudah terealisasi kepada sebanyak 1.500.584 penerima manfaat.
''Dari target 2.010.504 penerima manfaat, sudah terealisasi sebanyak 1.500.584. Artinya, secara persentase, sudah ada sebanyak 75 persen,'' kata dia.
Angka capaian yang juga membuktikan tingginya animo masyarakat Riau dalam mendukung program MBG, dilanjutkan dia dibuktikan dengan realisasi pembangunan infrastruktur berupa dapur MBG yang sudah mencapai 95 persen.
''Artinya, saat ini, hanya tersisa tinggal 5 persen saja dapur SPPG yang belum dibangun,'' jelas dia.
''Jadi, ke depan, untuk pembangunan dapur SPPG tentunya akan semakin ketat dan selektif,'' timpal dia.
Dengan capaian yang semakin tinggi ini, dia berharap dukungan dari Satgas MBG yang ada di seluruh kabupaten dan kota, khususnya di Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dapur.
''Forum Koordinasi dan Konsolidasi ini dilaksanakan untuk bisa membangun sinergi yang lebih baik dengan seluruh pemerintah Kabupaten dan kota, sehingga program MBG bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana arahan dari Presiden Republik Indonesia,'' kata dia.
Widya, pada kesempatan itu menjelaskan tentang bagaimana supaya ketersediaan bahan baku bisa terpenuhi setiap harinya, sehingga tidak sampai mengganggu pasokan untuk kebutuhan masyarakat umum.
''Kami memerlukan koordinasi dan dukungan dari teman-teman di Pemerintah Kabupaten dan kota, tentang bagaimana meningkatkan pasokan bahan baku dengan meningkatkan potensi pertanian lokal seperti sayur mayur, buah,'' kata dia.
Selain itu, dia juga mengungkapkan tentang pentingnya memberdayakan UMKM lokal supaya tetap bisa terlibat dalam aktivitas MBG.
''Kita tahu, ada UMKM kita yang belum siap untuk bisa bekerja sama dalam jumlah besar, disanalah, kami harapkan supaya UMKM yang ada bisa dihimpun menjadi Koperasi atau yayasan. Seperti Koperasi Merah Putih (KMP) atau koperasi pangan. Tentunya ini memerlukan sinergi,'' kata dia.
Pada kesempatan tersebut, tampak mengajukan beberapa pertanyaan kriris sejumlah perwakilan kabupaten dan kota terkait pelaksanaan program MBG di wilayah mereka yang dinilai masih bermasalah.
Di antaranya yang disampaikan Kadisdikpora Rokan Hulu, Reza terkait sulitnya berkoordinasi dengan Korwil SPPG di Rokan Hulu, sehingga ketika terjadi permasalahan sulit untuk mendapatkan gambaran riil dari pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah yang mereka pimpin.
''Kami minta Korwil di Kabupaten bisa senantiasa melaporkan progres perkembangan kegiatan MBG yang ada, sehingga bisa dipetakan, termasuk untuk mengetahui dimana-mana saja yang sudah dan belum terlaksana,''ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil mengungkapkan tentang kebingungan pemerintah dawrah tentang banyaknya intervensi dari pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan kalangan Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga tak jarang kesannya mengintervensi langkah-langkah yang ada di lapangan.
Dia juga menyinggung tentang peran dari Kepala SPPG yang menurutnya sudah maksimal, khususnya di daerah-daerah kepulauan di Meranti, Namun, seringkali tertekan dengan kebijakan yayasan.
''Betul tidak seperti itu?'' ungkap Muzamil yang mengaku dia mendengarkan langsung keluhan-keluhan dan fakta seperti itu di lapangan.
Syartiwidya tidak menafikan hal tersebut. Namun, dia mempersilakan kepada Pemerintah Daerah menegur dan memperingatkan para mitra yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan program MBG.
Syartiwidya juga menjelaskan kalau dia selalu berkoordinasi dengan seluruh kepala SPPG yang ada di wilayah-wilayah dan tak jarang memberi peringatan terkait laporan-laporan masyarakat yang masuk kepadanya maupun pemerintah daerah.
Dengan adanya pemantauan dan pengawasan bersama Satgas MBG di daerah, pihaknya berharap pelaksanaan program MBG bisa tepat sasaran dan sesuai dengan standar operasional yang sudah disusun oleh BGN.
Sementara itu, Asisten II Sekdaprov Riau, Helmi Mpd mengungkapkan harapannya pelaksnaan program MBG di Riau bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang bermasalah.
''Akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial dan pemberitaan, dimana ada 153 dapur di suspend oleh BGN dalam rangka memberikan peringatan terkait kepatutan pada SOP khususnya terkait dengan sertifikasi layak higienis dan tidak memiliki sarana pengolahan air limbah. Kita tidak ingin hal tersebut terjadi di Riau, Walaupun seperti kita tahu, di Riau juga ada beberapa SPPG yang juga di Suspend,'' ungkap Helmi.
Helmi meminta kesediaan Satgas MBG untuk mulai memitigasi pelaksanaan kegiatan MBG di wilayahnya masing-masing dan memberikan masukan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga ada langkah-langkah perbaikan.
Sebagaimana diketahui, program MBG tidak hanya menyasar anak-anak atau murid-murid sekolah, namun juga ibu hamil menyusui. Ke depan, BGN juga memastikan tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah juga akan mendapatkan makan bergizi gratis. Wah...senangnya....(R04)