PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendekatan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Riau beserta data dukungnya yang dilaksanakan secara virtual di Riau Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Riau dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemaparan data dan perkembangan sektor syariah diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Provinsi Riau perlu didukung dengan data yang akurat serta sinergi antarlembaga agar pengembangannya berjalan optimal.
“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan dukungan data yang kuat serta kolaborasi lintas sektor agar pengembangannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan paparan terkait Anugerah Adinata Syariah sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja daerah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Paparan tersebut memuat sejumlah indikator penilaian, capaian daerah, serta strategi penguatan ekosistem syariah yang terus didorong di Provinsi Riau.
Syahrial Abdi menjelaskan bahwa sektor ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada lembaga keuangan, tetapi juga mencakup pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan ekosistem digital berbasis syariah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.
“Ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai sektor keuangan, tetapi juga menyentuh industri halal, penguatan UMKM, hingga pengembangan ekosistem digital berbasis syariah. Seluruh pihak perlu berkolaborasi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal di Provinsi Riau mencapai 35.432 usaha. Jumlah tersebut setara dengan 14,17 persen dari total pelaku usaha yang ada di Provinsi Riau.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga terus mendorong pengembangan sentra dan kawasan halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal daerah. Hingga tahun 2025, salah satu kawasan yang telah dikembangkan yakni Kawasan Industri Tenayan yang dipersiapkan sebagai pusat pengembangan industri agro, pakaian, kosmetik, logistik, serta berbagai sektor industri halal lainnya.
Syahrial Abdi juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendukung berbagai program strategis yang berkaitan dengan penguatan ekonomi syariah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas peluang ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
“Pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung berbagai program pengembangan ekonomi syariah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.