PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 berjalan lancar. Menjelang penutupan pendataan pada 31 Agustus 2026, Sekda Riau Syahrial Abdi menggelar pertemuan khusus bersama Kepala BPS Riau, Kamis (13/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan di lapangan, kendala yang dihadapi petugas, serta langkah strategis agar target pendataan di seluruh kabupaten kota dapat tercapai.
“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan,” kata Syahrial, Kamis (14/8/2026).
Dari laporan BPS, Pemprov Riau mencatat empat permasalahan utama yang masih menjadi tantangan di lapangan. Di antaranya akses ke perumahan ekslusif yang masih sulit, masih ada hoaks dan mispersepsi di masyarakat, data perusahaan yang belum valid dan pendataan ASN yang terkendala waktu.
"Dari data yang disampaikan BPS. Petugas sensus masih mengalami kesulitan saat akan mendata di sejumlah perumahan eksklusif dan elit. Pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas," katanya.
Sekda menyebutkan masih ada pemahaman berbeda di tengah masyarakat yang berujung pada penolakan. Beredar informasi di media sosial yang mengarah pada hoaks terkait adanya kepentingan tertentu di balik Sensus Ekonomi.
“Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di sensus ekonomi,” jelas Syahrial.
Selain rumah tangga, pendataan terhadap pelaku usaha juga belum optimal. Masih ada perusahaan yang belum bisa menerima kedatangan petugas, bahkan ada yang menolak saat didatangi. Hal ini berdampak pada belum validnya data sektor usaha di Riau.
"Kendala juga terjadi pada pendataan Aparatur Sipil Negara. Banyak ASN di lingkungan Pemprov Riau yang belum bisa didata karena aktivitas kerja dari pagi hingga sore hari sehingga tidak bertemu petugas.
Untuk mengatasi kendala tersebut, dikatakan Syahrial Abdi, Pemprov Riau bersama BPS telah merumuskan sejumlah solusi kolaboratif. Mulai dari pelibatan tokoh, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mekanisme self assessment untuk ASN.
Pemprov menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat tertentu yang masih ragu atau menolak didata.
“Alhamdulillah dengan pelibatan forum pembauran kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu,” kata Syahrial.
Terkait penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dikatakan Syahrial, Pemprov Riau akan menghubungi seluruh bupati dan wali kota agar memberikan dukungan penuh. Diharapkan ada sinergi antara BPS dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuka akses petugas, termasuk ke perumahan dan perusahaan.
“Kita juga hubungi kepala daerah agar adanya kolaborasi BPS dengan bupati dan walikota dalam menyukseskan Sensus Ekonomi ini sendiri,” ujarnya.
Khusus untuk ASN Pemprov, Sekda memastikan sudah disiapkan link self assessment. ASN diminta mengisi data secara mandiri melalui link tersebut, kemudian hasilnya akan divalidasi dan di-approval oleh BPS.
"Sudah kita siapkan link untuk self asesmen mereka agar mereka mengisi link dan diapproval dengan BPS,” tegasnya.
Sekda Riau juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat saat didatangi petugas di rumah.
“Kami juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi dengan menerima dan memberikan informasi kepada petugas yang datang ke rumah,” katanya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
“Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan,” tutup Syahrial.
BPS Riau kembali menegaskan bahwa seluruh petugas sensus telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.