PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-25 Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Utara (Sumut) menjadi momentum untuk mempertegas perjuangan hak-hak Riau.
Digelar di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Sabtu (22/8/2026) siang, ribuan anggota LLMB dari berbagai daerah hadir. Selain jajaran pengurus DPP, DPD hingga DPC, kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, paguyuban serta berbagai elemen masyarakat.
Hadir di antaranya Panglima Pucuk DPP LLMB Riau, Kepri dan Sumut Datuk Besar Ismail Amir, SH, MH, Panglima Harian DPP LLMB Datuk Erfan Panca Putra, Sekretaris Jenderal DPP LLMB Datuk Jufrizal, perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, Kesbangpol Riau, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, serta Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti.
Sejumlah organisasi seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, paguyuban, perwakilan mahasiswa, BEM, Cipayung Plus dan organisasi lainnya juga hadir.
Usai acara, Datuk Besar Ismail Amir menegaskan usia 25 tahun LLMB bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan puak dan suku sekaligus mengonsolidasikan kekuatan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan Riau.
Menurut Ismail, berbagai persoalan daerah tidak boleh lagi diperjuangkan secara sendiri-sendiri. Seluruh elemen harus bersatu agar suara Riau memiliki daya tawar yang lebih kuat di tingkat nasional.
"Di usia 25 tahun ini kita mengundang ketua paguyuban, ketua BEM, Forkopimda dan berbagai elemen. Bagaimana kita menjadi tuan di negeri sendiri," tegas Ismail.
Ia menilai masih banyak persoalan yang menunjukkan masyarakat Riau belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah.
"Jangan sampai kita seperti anak tiri di negeri sendiri. Kita harus bersama-sama menyuarakan hak-hak yang belum terpenuhi," katanya.
Ismail menyebut sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah besar Riau, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan sumber daya alam, persoalan minyak dan gas (migas), hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Untuk persoalan PETI, LLMB meminta pemerintah tidak hanya melakukan penindakan. Pemerintah juga harus menghadirkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
"Kalau masyarakat juga mau makan, pemerintah harus mencari win-win solution. Jangan persoalan ini hanya diputus begitu saja tanpa solusi bagi masyarakat," ujarnya.
Tuntut DBH dan Keterlibatan Masyarakat
Sekretaris Jenderal DPP LLMB Datuk Jufrizal menegaskan perjuangan LLMB ke depan akan diarahkan pada tuntutan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap Riau.
Menurutnya, persoalan DBH, pengelolaan sumber daya alam, kawasan perkebunan serta keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat harus menjadi perhatian serius.
LLMB bahkan mendorong agar porsi DBH yang diterima daerah dapat ditingkatkan hingga 10 persen.
"Kita ingin ada keberpihakan yang jelas terhadap daerah penghasil. Jangan sampai sumber daya alam diambil dari Riau, tetapi masyarakat di daerah hanya mendapatkan dampak dan persoalan," tegas Jufrizal.
LLMB juga menyoroti kawasan hutan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, jika kawasan tersebut dikelola kembali, masyarakat sekitar dan masyarakat adat harus dilibatkan.
"Kalau kawasan hutan dalam bentuk kebun sawit dikembalikan, bagaimana masyarakat sekitar dan masyarakat adat dilibatkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton," katanya.
Soroti Persoalan Migas dan Antrean BBM
Selain persoalan sumber daya alam, LLMB menyoroti persoalan sektor migas. Dugaan praktik mafia migas serta masih terjadinya antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM dinilai menjadi ironi di daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil migas.
"Kita malu kalau kekayaan daerah kita begitu besar, tetapi masyarakatnya masih menghadapi berbagai persoalan ini," ujar Jufrizal.
Karena itu, LLMB meminta pemerintah tidak hanya berbicara mengenai potensi Riau, tetapi juga memastikan kekayaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Siapkan Forum Besar, Jika Perlu ke Jakarta
Untuk memperkuat perjuangan, LLMB berencana membentuk forum bersama yang melibatkan kepala daerah, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, organisasi kepemudaan, mahasiswa serta perguruan tinggi.
"Kami mengajak semua pihak duduk bersama. Kita akan membentuk forum, melibatkan kepala daerah, ormas, paguyuban, Cipayung Plus dan mahasiswa," kata Ismail.
LLMB juga akan membuka komunikasi dengan para rektor dan perguruan tinggi yang bersedia bergabung dalam gerakan tersebut.
Ia menegaskan LLMB tidak akan berhenti pada forum atau pernyataan semata. Jika aspirasi Riau tidak mendapat respons dari pemerintah pusat, pihaknya siap membawa langsung persoalan tersebut ke Jakarta.
"Kita akan duduk bersama dan menyampaikan kepada pusat. Kalau tidak ada respons, kita akan ke Jakarta. Itu memang akan kita lakukan," tegasnya.
Ia berharap Harlah ke-25 LLMB menjadi titik awal penguatan gerakan bersama seluruh puak dan suku di Riau. "Berdayung serentak. Kita harus bersatu, karena persoalan Riau tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri," pungkasnya. (*)