PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Perubahan desil menyebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan pangan dari pemerintah tidak lagi bisa mendapatkan bantuan pangan.
Situasi ini menyebabkan banyak komplain dan keluhan di tengah masyarakat. Selain itu, banyak juga akhirnya bantuan pangan yang sudah didrop ke kantor kelurahan dan lokasi penyaluran tidak terdistribusi.
Terkait dengan situasi itu, Perum Bulog Riau Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah Provinsi Riau, diwakili Dinas Sosial, Dinas Pangan Tanaman pangan dan Hortikultura (DPTPH), Bappeda juga pemerintah Kota Pekanbaru diwakili Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Bappeda melakukan koordinasi Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Pangan, Kamis (10/9/2026) pagi tadi.
Rapat ini ditujukan untuk mencari sosuli yang tepat, cepat dan bisa sejalan dengan regulasi pemerintah terkait penyaluran bantuan pangan, khususnya kelompok masyarakat yang berhak menjadi penerima.
Rapat dipimpin langsung oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog, Dani Satrio, Kepala BPS Provinsi Riau DR. Asep Riyadi serta perwakilan dinas terkait di tingkat provinsi dan kota Pekanbaru.
Dani menjelaskan, sejauh ini, proses penyaluran terus berlangsung di seluruh wilayah Riau. Dan total jumlah penerima bantuan di Riau seluruhnya berjumlah 619.290 penerima.
Dan jadwal penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan desil 1-4 adalah selama 5 hari. Artinya, bila sampai 5 hari, tidak diambil atau tidak bersedia menerima, maka bisa dilakukan penyesuaian DTSEN.
Nah, yang menjadi persoalan, sebut Dani, pihaknya hanya bisa mengajukan untuk desil 0 sebagai cadangan penerima. Adapun untuk desil di atasnya, yakni 5 hingga seterusnya ke atas, pihaknya tidak bisa mencadangkan sehingga berpotensi bisa dikoreksi bisa tetap menyalurkan bantuan pada kelompok di desil 5 ke atas.
Di lapangan, jelas Dani, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kelurahan, RT dan RW untuk memastikan masyarakat di desil 1 hingga 4 bisa mengambil bantuan yang sudah dialokasikan untuk periode Juli, Agustus dan September ini.
Di satu sisi, ada warga yang tidak mengambil bantuan karena sudah pindah, sudah meninggal dunia atau alamatnya tidak lagi ditemukan. Namun banyak juga warga yang sebelumnya namanya masuk sebagai penerima sesuai desil 1-4, namun, pada penyaluran tahap ini tidak lagi menerima karena naik desil.
Proses penyaluran bantuan pangan tahap ini sendiri, dijelaskan Dani, memang memerlukan percepatan, mengingat, pemerintah memberikan batas waktu hingga akhir september 2026 ini untuk menyelesaikan proses penyaluran.
Dani juga menyebutkan, ada salah satu solusi yang bisa didapatkan, yakni melalui aplikasi data Sikendi, yyang berkaitan dengan data kemiskinan dan pengangguran.
Pada kesempatan itu, Kepala BPS Riau, Asep Riyadi mengungkapkan kalau sebenarnya, masyarakat dengan kategori berhak menerima bantuan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial.
Namun, Asep menjelaskan, berdasarkan data penerima bantuan, totalnya ada 619.000 penerima. Tapi, berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat yang berada di desil 1-4 totalnya berkisar 696.000 atau masih ada sekitar 76.000 -an yang masih bisa dimasukkan sebagai data cadangan.
Asep juga digarisbawahi, bahwa harus dibedakan, antara data penerima dengan data cadangan. Inilah yang harus dipadupadankan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial, pada kesempatan itu menjelaskan, memang untuk data DTSEN yang menjadi acuan untuk penyalurna bantuan pangan tahun 2026 ini adalah data dari tahun 2025, sementara saat ini, pemerintah sduah memiliki data perbaharuan untuk triwulan 2 tahun 2026. Kalau mengacu pada kondisi terkini, pasti sudah banyak perubahan.
Pihaknya mengusulkan supaya ke depan, sebelum proses penyaluran, ada baiknya, data penerima itu diverifikasi terlebih dahulu melalui data yang ada di dinas sosial.
Usulan tersebut juga disambut Sekretaris DKP Pekanbaru, Adrizal yang berharap ke depan, sebaiknya, sebelum penyaluran, jumlah penerima itu diverifikasi dan dipadupadankan dengan pemerintah daerah setempat, khususnya di Kota Pekanabaru, sehingga bisa langsung tergambar kondisinya dan dicarikan solusinya.
Untuk di Kota Pekanbaru, Adrizal menjelaskan, sejauh ini memang kegiatan penyaluran bantuan pangan relatif lancar, walaupun tetap ada masyarakat yang menanyakan kenapa tidak mendapatkan pada periode ini.
Namun, dengan sinergi, koordinasi yang dibangun lebih awal, diharapkan sudah ada padupadan data yang bisa digunakan untuk menjawab berbagai kondisi di lapangan.
Adapun untuk tahap ini, proses padu-padan juga menjadi solusi untuk menyelesaikan progres penyaluran bantuan pangan di tengah masyarakat.
Namun, ke depan, dengan proses yang semakin awal, diarapkan akan lebih mudah mengkonsolidasikan proses penyaluran hingga ketingkat keluraha RT dan RW.
''Artinya, sebelum penyaluran bantuan pangan tahap lanjut, datanya sudah terverifikasi dan bisa dipadu-padankan by nama by adress,'' ungkap Adrizal.
Rencananya, khusus di Kota Pekanbaru, dalam beberapa hari ke depan, Bulog, Dinas Soaial, Dinas Pangan, Bappeda akan kembali melakukan pembahasan untuk mendudukkan cadangan data yang bisa digunakan untuk memenuhi jumlah penerima bantuan. (R04)