PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, didorong menjadi benchmark atau tolak ukur tata kelola investasi tingkat nasional oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pekanbaru Syamsuwir didampingi Kepala DPM-PTSP Zaki Helmi, Kamis (10/9/2026) menyebutkan, dorongan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa, 8 September 2026.
"Jadi dalam kunjungannya ke MPP kemarin, Ketua Ombudsman RI menyarankan dan mendorong agar DPM-PTSP Pekanbaru menjadi benchmark tata kelola investasi tingkat nasional," ungkap Syamsuwir.
Kemudian, Ombudsman RI turut mendorong agar dilakukan selalu penyempurnaan zona hijau pelayanan publik di Kota Pekanbaru.
"Karena Pekanbaru ini kan pelayanan publiknya dinilai sudah sangat bagus, dan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan," ucap Syamsuwir.
Untuk pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di MPP, Ombudsman RI memberikan apresiasi. Salah satu terobosan yang diapresiasi yankni digitalisasi pelayanan perizinan melalui aplikasi SIP AMAN.
Sebab dari penilaian Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, terang Syamsuwir, aplikasi SIP AMAN sangat mempermudah warga untuk mendapat pelayanan-pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah kota di bidang perizinan dan nonperizinan.
"Beliau (Ketua Ombudsman RI) juga mengapresiasi bahwa pemerintah kota telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk pelayanan yang bebas biaya, tanpa ada biaya, kecuali biaya-biaya yang sudah ditentukan oleh regulasi atau aturan yang ada," ujarnya.
Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, lanjut Syamsuwir, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
"Kita juga akan tetap berkolaborasi, bersinergi dengan Ombudsman dalam rangka menerima masukan-masukan untuk perbaikan pelayanan publik kita ke depannya," tutup Syamsuwir.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Zaki Helmi menambahkan, apresiasi atas pelayanan dari Ombudsman RI tentu menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui MPP.
"Tentu kita tidak boleh berpuas diri, tapi harus semakin ditingkatkan dengan selalu memantau, memonitor dan melakukan evaluasi setiap saat. Sinergitas antar OPD, institusi, sangat diharapkan dalam hal ini," tegasnya.