Karhutla di Siak Sudah Lumatkan 273 Hektare Lahan

Sabtu, 12 September 2026 | 06:39:51 WIB

SIAK (RIAUSKY.COM) – Di tengah keterbatasan alat, logistik dan anggaran, petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak, Riau, terus berjibaku memadamkan api. Bagi mereka, pekerjaan itu bukan sekadar memadamkan kebakaran, tetapi menjaga keselamatan masyarakat sekaligus hutan dan satwa yang hidup di dalamnya.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI Thomas Nifinluri saat berkunjung ke Siak, Jumat (11/9/2026).

Thomas menilai penanganan karhutla di Siak berjalan berkat kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.

"Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla," kata Thomas.

Menurutnya, tantangan Siak tidak ringan. Sebagian wilayah kabupaten tersebut berada dalam kawasan hidrologi gambut yang luas dan memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

"Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian harus dilakukan secara terukur, terlebih BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.

Kementerian Kehutanan, kata Thomas, akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi meluasnya karhutla dan mencegah Siak kembali diselimuti kabut asap. "Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Siak Syamsurizal memaparkan kondisi penanganan karhutla sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan. Dikatakan, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut dan kawasan hutan sehingga membutuhkan penanganan serius. Persoalan itu diperberat keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional pemerintah daerah.

Meski begitu, Syamsurizal memastikan petugas bersama seluruh unsur yang terlibat terus bekerja di lapangan. Ia menegaskan penanganan dilakukan tanpa membedakan siapa pun, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan hutan.

"Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara," ucap Syamsurizal.

Dia berharap kunjungan pemerintah pusat menjadi jalan untuk memperkuat dukungan terhadap penanganan karhutla di Siak, terutama menghadapi kondisi musim kemarau yang masih panjang.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara mengatakan hingga 10 September 2026 luas karhutla di Siak mencapai 273,423 hektare. Dari jumlah tersebut, 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya merupakan lahan masyarakat.

Penanganan telah dilakukan secara terpadu sejak status siaga karhutla ditetapkan pada Februari 2026 melalui pembentukan Satgas Karhutla, patroli, mitigasi, serta pelaporan hotspot dan fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.

Namun, memasuki Agustus hingga September, eskalasi kebakaran meningkat di sejumlah wilayah, di antaranya Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu hingga Tasik Betung.

Personel dan peralatan pun harus dibagi untuk menangani kebakaran di beberapa lokasi dalam waktu bersamaan. Di tengah kondisi itu, keterbatasan anggaran, alat berat, logistik dan kebutuhan operasional menjadi tantangan terbesar petugas di lapangan.(mc)

Terkini