MERANTI (RIAUSKY.COM) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., mendorong penguatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan sekaligus Penyusunan Usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) Tahun 2027–2029, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (14/9/2026).
Dalam arahannya, Muzamil mengatakan keterbatasan fiskal daerah harus disikapi dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang lebih optimal. Menurutnya, APBD tidak hanya digunakan untuk membiayai program daerah, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen untuk membuka peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan,” ujar Muzamil.
Ia menilai posisi Kepulauan Meranti sebagai daerah perbatasan negara merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.
“Meranti ini berada di wilayah perbatasan negara. Ini menjadi keistimewaan sekaligus peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Masih banyak peluang yang bisa kita perjuangkan, baik di tingkat provinsi, pusat maupun negara tetangga,” katanya.
Memasuki semester kedua tahun anggaran, Muzamil meminta seluruh OPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Ia menekankan evaluasi harus mengukur tidak hanya aspek administrasi, tetapi juga keluaran dan manfaat nyata program bagi masyarakat.
“Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat,” jelasnya.
Muzamil juga meminta setiap intervensi pembangunan memiliki pemetaan lokasi dan sasaran yang jelas hingga tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.
“Sumber daya yang dimanfaatkan harus menghasilkan manfaat yang optimal dan program yang dijalankan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan program rumah layak huni yang harus didukung dengan data mengenai lokasi, jumlah penerima manfaat serta kebutuhan pembangunan.
“Program rumah layak huni harus ada pemetaan yang jelas. Lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan kebutuhannya berapa. Semuanya harus terukur,” ujarnya.
Menurut Muzamil, infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kepulauan Meranti. Kondisi infrastruktur juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.
“Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai,” ungkapnya.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan program kawasan perbatasan.
Muzamil meminta seluruh OPD memanfaatkan peluang pembiayaan yang tersedia dan menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
“Permasalahan kita sebagian besar masih di infrastruktur. Kepada seluruh OPD, mari manfaatkan setiap peluang yang ada, apalagi saat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Muzamil menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD. Ia meminta perangkat daerah menghilangkan ego sektoral dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan.
“Semua harus saling mendukung. Hilangkan ego sektoral. Kata kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang baik antara OPD,” ucapnya.
Ia juga meminta OPD memperdalam program mandatory maupun non-mandatory dan menyelaraskannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
“Perencanaan fiskal harus jelas. Pembangunan daerah harus sesuai dengan RPJMD dan RPJPD serta selaras dengan RPJMN,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan sejumlah peluang dukungan pembangunan dari pemerintah pusat yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Salah satunya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, dukungan tersebut mencapai 967 unit BSPS.
Muzamil berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
Ia juga mendorong peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar dukungan pembangunan bagi Kepulauan Meranti dapat terus diperluas.
“Kita harapkan ke depan koordinasi dengan provinsi dan pusat semakin baik, termasuk bagaimana porsi DBH untuk Meranti dapat ditambah sehingga kemampuan fiskal daerah juga semakin kuat,” pungkasnya.
Muzamil berharap Rakor Monitoring dan Evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dari masing-masing OPD. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan kawasan perbatasan periode 2027–2029.
Ia juga meminta capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah diperkuat melalui publikasi di masing-masing OPD agar diketahui masyarakat.
“Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat,” katanya.