PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan penganggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Menurut SF, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan pelayanan dasar. Pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, hingga infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia secara khusus menegaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap diselesaikan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujar SF.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap program dan anggaran agar setiap belanja daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan bahwa pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Ia menyebut sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, di antaranya program BPJS, penanganan kemiskinan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.
“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.
Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah tersebut. Pemahaman itu, menurutnya, menjadi dasar bagi PWI untuk menyesuaikan pelaksanaan program organisasi agar tetap berjalan tanpa menambah beban pemerintah daerah.
“Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” pungkasnya.