MANTAP...DARI PADA JADI PIKIRAN, Hijazi Bilang, BUMD Mati Suri Harusnya Dari Dulu Dimatikan...

Selasa, 22 November 2016 | 11:16:52 WIB
Riau Airlines saat masih beroperasi sempat menjadi kebanggaan Riau. Kini statusnya benar-benar mati tak beroperasi.
PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Banyak perusahaan daerah di Riau bukan saja mati suri, tapi benar-benar sudah mati. Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi heran, kenapa tidak, dari dulu, perusahaan seperti itu dimatikan saja.
 
Menurut dia, keberadaan perusahaan yang tidak menunjukkan progras yang baik, bahkan bisa dikatakan mati tersebut, hanya bikin masalah. Karena itulah, supaya tidak menjadi beban, harus diselesaikan secara arif dan bijaksana. 
 
Langkah inilah, sebut Hijazi yang sedang dilakukan Pemprov Riau dewasa ini. 
 
"Tak tahu kerjanya bagaimana, tapi bagaimana pun harus dilakukan langkah-langkah. Terlalu besar (masalah, red) BUMD itu. Jadi ini harus dilakukan secara arif dan bijaksana.  Kalau yang lain, kita sudah step by step kita selelesaikan," kata Hijazi seperti dilansir dari senuju.
 
Salah satu perusahaan jenis ini, dikatakan mantan Kadisperindag Kota Batam dan Sekretaris Bappeda Riau ini, adalah PT Riau Airlines. Meski sudah tak lagi beroperasi, namun statusnya masih perusahaan daerah 'berstatus' mati suri.
 
"Itu sudah mati betul. Karena dulu tak dimatikan. Mestinya dulu dimatikan," ungkap Hijazi.
 
Menurutnya, karena statusnya tak di-pailit-kan, sedikit banyak menjadi beban pikiran, mau diapakan BUMD yang pada awalnya sempat menjadi kebanggaan karena mampu memberikan deviden kepada daerah. Tapi sebagian besar pengoperasiannya, PT Riau Airlines justru menjadi beban.
 
Tak hanya itu, beberapa BUMD lainnya yang masih 'menyusu' meski usia pengoperasiannya sudah lama berjalan tetap jadi persoalan dari tahun ke tahun.
 
Seperti PT Riau Petroleum. Sekdaprov sendiri mengaku secara regulasi tak bisa mengintervensi, meski Pemprov Riau berstatus pemegang saham terbesar dari seluruh BUMD yang ada.
 
Hal itu, karena BUMD memiliki ragulasi sendiri sebagai Perusahaan Terbatas (PT). "Ini memang butuh penanganan. Makanya diharapkan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru nanti kita butuh satu bidang yang menangani BUMD ini.(R01/snj)

Terkini