PALANGKARAYA (RIAUSKY.COM) - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pngmbangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dodi Riyadmaji menilai Rakornas Kelitbangan 2017 yang diselenggarakan di Kota Palangkaraya memiliki nilai strategis berkenaan dengan ide yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi menurut Dodi, dalam kunjungan kerja di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 20 Desember 2016 lalu, Jokowi mewacanakan Palangkaraya sebagai ibu kota pemerintahan.
"Hal ini pula tentunya terkait dengan letak Kota Palangkaraya yang dinilai miskin ancaman bahaya kebencanaan," ujar Dodi.
Akan tetapi, tutur Dodi proses menjadi ibu kota pemerintahan tentunya tidak mudah mengingat banyak aspek lain yang masih perlu dikaji secara lebih mendalam.
"Untuk itu, saya berharap Badan Litbang dapat menyumbangkan buah pikirannya dalam rangka hal tersebut," katanya.
Dalam Rakornas Kelitbangan Kemndagri ini, ungkap Dodi, sangatlah menarik dan merupakan manifestasi serta responsivitas atas isu-isu strategis nasional. Di mana masyarakat dituntut untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan maupun pemanfaatan potensi SDA yang ada, diantaranya adalah potensi kehutanan.
"Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Luas hutan tropis Indonesia diperkirakan seluas 1,148,400-an kilometer persegi yang mempunyai kekayaan hayati yang begitu besar, mulai dari tambang, flora dan faunanya," beber dia.
Seberapa Siap Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara?
Pengamat Budaya Perkotaan dari Universitas Indonesia (UI) Yophie Septiady menuturkan, sebelum rencana itu akan direalisasikan, Presiden Jokowi harus memertanyakan terlebih dahulu kepada pejabat dan PNS pemerintahan apakah mereka siap untuk hijrah ke Kalteng.
"Ya wacana gak apa-apa, tapi apakah orang yang di Jakarta mau di bedol ke Kalimantan Tengah. Permasalahannnya itu," ujar Yophie.
Begitu juga dengan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, apakah mereka sudah siap menjadi warga ibu kota seperti Jakarta.
Pasalnya, jika sudah menjadi ibu kota orang-orang dari seluruh Indonesia akan hijrah ke kota itu untuk mencari nafkah. "Nah siap gak mereka menjadi ibu kota yang padat, dengan berbagai karakter budaya orang. Kalau mereka tidak bisa menerima akan berbahaya," katanya.
Lebih jauh Yophie mengatakan, apabila Kalimantan Tengah tidak siap menerima perubahan itu, maka nasibnya akan seperti penduduk asli Jakarta. Mereka perlahan-lahan akan tergusur ke pinggiran kota. Lebih ekstrem lagi mereka bakal termarjinalkan.
"Nanti tergusur terus akhirnya muncul kelompok etnik-enik tertentu misalnya kelompok etnik Ambon. Tempat kampung Jawa," terangnya.
"Artinya di jika sudah menjadi ibu kota, maka terjadi perebutan-perebutan kekuasaan etnis. Sehingga nanti memunculkan usaha berdasarkan etnis, di Pasar Senen perdagangan orang Batak, di Tanah Abang misalnya perdagangan orang Minang," tambahnya.
Oleh sebab itu, apabila wacananya itu nantinya terlaksana masyakat Kalimantan Tengah harus memersiapkan diri sejak dini. Karena ibu kota negara bakal memiliki segudang permasalahan dan dinamika gaya hidup. Masalah itu mau tak mau harus dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
"Orang Kalimantan siap enggak kedatangan orang Sumatera, kedatangan dari suku lain. Karena kota berkembang itu munculnya macam-macam, perubahan gaya hidup. Siap gak Kalimantan," pungkasnya. (R02/Jpg)