BENGKALIS, (RIAUSKY.COM) - Pelaksanaan asesmen terbuka untuk pejabat struktur setingkat eselon III yang bakal dilakukan Pemkab Bengkalis untuk pengisian jabatan eselon II atau kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. UU nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemerhati masalah hukum dan pemerintahan Zulhan Juni Nurdin memaparkan bahwa pelaksanaan assesment untuk pengisian jabatan strategis apalagi kepala OPD tidak bisa dilakukan secara sembarangan. harus mengacu kepada peraturan yang berlaku " PP nomor 11 tahun 2017 pasal 107 butir c poin ketiga menyebutkan bahwa seorang PNS harus memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan masa jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang lima tahun.
Pada poin keempat dikatakan bahwa seseorang sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jenjang ahli madya setidaknya selama dua tahun. Dan pada poin kelima jelas dikatakan bahwa PNS yang akan mengikuti assesment harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
''Yang menjadi pertanyaan sekarang terhadap Plt Disdik Bengkalis Edi Sakura pernah memiliki rekam jejak terhadap moralitas yakni pernah divonis 5 bulan dengan keputusan pengadilan yang inkrah beberapa tahun lalu,'' kata dia.
“Yang menjadi pertanyaan apakah rekam jejak jabatan terhadap Plt Disdik Bengkalis Edi Sakura sudah memiliki moralitas yang baik, pasalnya ia tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bengkalis pernah divonis 5 bulan dengan keputusan hukum yang inkrah dalam perkara penganiayaan anak, dan ini tentu sudah melanggar aturan yang ada di PP nomor 11 tahun 2017 tersebut," ungkap Zulhan, yang juga sekretaris LSM Penjara Bukitbatu, Senin (15/05/17).
Disebutnya lagi, pada butir kelima dengan jelas menyebutkan bahwa rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas menajdi pertaruhan dalam penempatan seorang pe
jabat serta persyaratan untuk mengikuti assesmen. Tujuan dari PP nomor 11 tersebut supaya dalam penempatan atau penunjukan pejabat lebih professional dengan mengedepankan hal-hal yang substansial dan rasional.
“Kita yakin Bupati Bengkalis sangat cerdas dalam menyikapi fenomena yang terjadi serta tetap mengacu kepada aturan yang berlaku,”tambah Zulhan.
Saat ini ada dua pejabat setingkat eselon IIIA yang memegang jabatan strategis di Pemkab Bengkalis sebagai sekretaris OPD, dimana keduanya tidak terlebih dahulu melalui jenjang jabatan seharusnya pada eselon IV. Keduanya adalah sekretaris Disdik Bengkalis dan sekretaris Badan Pustaka dan Arsip Daerah. (R14)