PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - DPRD Riau akan segera menindaklanjuti persoalan BUMD yang masih cukup hingga saat ini. Setelah lebaran Idul Fitri ini, rencananya pihak Komisi C yang merupakan mitra kerja BUMD akan memanggil BUMD satu per satu nantinya.
Sebagai salah satu sumber pendapatan, BUMD kedepan harus bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Anggaran daerah yang digunakan selama ini juga harus dikembalikan secara utuh.
Karena keberadaan BUMD harusnya tidak untuk merugi atau menggunakan uang daerah saja, tapi harus bisa berkembang dan mandiri, serta memberikan masukan untuk daerah.
“Setelah lebaran ini rencananya kita akan panggil nanti satu per satu, kita cari pokok permasalahannya apa, mengapa bisa BUMD tidak menghasilkan, seperti apa operasional mereka selama ini,” kata Suhardiman seperti dimuat Tribun.
Misalnya permasalahannya adalah pada menajemennya, maka menejemennya menurut Suhardiman harus dirombak, kalau perlu secara penuh dan total. Karena jika tidak ada perubahan pada apa yang menyebabkan BUMD mandul tersebut, maka akan tetap saja BUMD tersebut akan seperti itu kedepannya.
“Di bagian mana kananya, maka itu mesti diperbaiki. Tidak bisa tetap dipertahankan atau perbaiki sedikit-sedikit. Dimana-mana BUMD itu menghasilkan, bukan malah sebaliknya,” ulasnya.
Sebelumnya, pihak Komisi C DPRD Riau meminta keseriusan pihak Pemprov Riau dalam menindaklanjuti hasi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait audit 3 BUMD, RAL, RIC dan Riau Petrolium.
Sekretaris Komisi C DRPD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, jika hasil audit dan rekomendasi tersebut nantinya memang menyatakan hasil yang tidak baik, maka pihak Pemprov Riau harus mengambil sikap tegas untuk tidak lagi mempertahankan BUMD yang tidak lagi bisa menghasilkan tersebut.
“Dikasih uang kok malah rugi. Keberadaan BUMD seyogyanya memberikan pendapatan bagi daerah, bukan sebaliknya. Karena itu, bagaimana pun hasil rekomendasi dan audit pihak BPKP nantinya, pihak Pemprov mesti menindaklanjuti sesuai dengan hasil audit tersebut, dan mesti bisa bersikap tegas,” kata Suhardiman kepada Tribun.
Dikatakan politisi Hanura ini, pihaknya juga mengharapkan agar pihak Pemprov juga segera melakukan pembenahan untuk BUMD lainnya, agar jangan sampai hanya menggunakan anggaran daerah saja, tanpa memberikan keuntungan apa-apa.
“Tidak hanya tiga BUMD tersebut, tapi juga BUMD lainnya, yang masih belum memberikan deviden bagi daerah juga harus segera dibenahi dan diperjelas duduk tegaknya, sehingga jelas kehadiran BUMD memberikan kontribusi bagi daerah,” ulasnya.
Ditambahkannya, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah meminta data tentang BUMD di Riau, dari penyertaan modalnya, hingga setoran deviden masing-masing BUMD, dan data tersebut menunjukkan BUMD belum mampu menghasilkan bagi daerah, kecuali salah satu BUMD, yakni Bank Riau Kepri.
“Pada umumnya masih jauh dari harapan, karena itu, BUMD akan menjadi salah satu fokus kami dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, ini harus segera dibenahi,” imbuhnya. (R06/Tp)