TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Inhil mempertegas akan memperjuangkan habis-habisan untuk mengupayakan penyelamatan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat.
Penganggaran sebesar Rp 4 Miliar yang dialokasikan Pemkab Inhil pada rancangan APBD 2018 dinilai mencerminkan “Negri Hamparan Kelapa Terluas di Dunia” nyata hanyalah penyebutan sebatas slogan.
“saya tidaklah ingin menyebut tanggapan Bupati atas pemandangan umum F-PKB “ngawur”. Tetapi yang jelas, tanggapan itu belum menjawab apa yang kita pertanyakan,” ujar Ketua F-PKB di DPRD Inhil, Edy Gunawan.
Diterangkan Asun, penganggaran dana penyelamatan perkebunan masyarakat oleh pemkab Inhil sebesar Rp 4 miliar untuk ta 2018, disebutkannya sebagai kesalahan yang sangat fatal.
Kesalahan fatal itu menurut Asun disebabkan karena Pemkab merubah RPJMD yang sudah disepakati sebelumnya.
Pada RPJMD sebelumnya, penganggaran penyelamatan perkebunan kelapa dikisaran Rp 20-30 miliar, diturunkan menjadi Rp4 miliar. Ditanyakan Asun, kenapa RPJMD itu dirubah? Bukankah menurutnya tidak ada amanat perundangan-undangan merubahnya? Harusnya perobahan kata Asun juga hanya berkenaan dengan OPD dikarenakan memang ada beberapa OPD yang sudah tidak ada lagi seperti salah satunya misalkan dinas kehutanan.
“Namanya juga hanya perobahan, yang namanya perubahan itu kalau boleh dipersentasekan mungkin hanya 50 persenanlah. Kalau sudah lebih, itu bukan perobahan atau revisi. Itu namanya pergantian perda,” tegasnya. (R11/Advertorial)