JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Suhud Alyuddin, menilai program kartu prakerja Presiden Joko Widodo, yang akan menggaji pengangguran hanya janji gombal.
Ia meminta agar Jokowi sebaiknya selesaikan dulu masalah para guru honorer ketimbang menjanjikan kartu tersebut.
"Program kartu prakerja bisa dikatakan janji gombal Pak Jokowi. Pak Wapres JK (Jusuf Kalla) sendiri meminta program itu dikaji ulang," kata Suhud saat dihubungi VIVA, Kamis, 7 Maret 2019.
Ia menambahkan, sebaiknya Jokowi sebagai calon presiden petahana jangan banyak janji. Karena banyak janji-janji kampanye Pilpres 2014 lalu belum bisa direalisasikan. Salah satunya pembukaan 10 juta lapangan kerja baru.
"Buktikan dulu pada persoalan yang ada di depan mata, misalnya soal nasib para guru honorer dan juga gajinya yang jauh dari layak," kata Suhud.
Sebelumnya, Jubir Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan kartu prakerja merupakan program nyata untuk memastikan agar warga negara yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja akan dilatih dan dibina agar SDM-nya mumpuni.
Dengan demikian, pemerintah akan hadir memberikan kemampuan dan peluang kerja kepada mereka. Mereka akan dilatih melalui 3.000 BLK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya terus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati.
"Oh, kami akan tetap, kan APBN secara besar akan tetap dijaga secara hati-hati," kata Ani, panggilan Sri Mulyani, usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.
Ia pun mengakui, kartu pra kerja itu menjadi salah satu pertimbangan dalam rancangan APBN di tahun depan. "Itu salah satu yang jadi isu atau pertimbangan dalam desain RAPBN 2020," katanya.
Beberapa program yang digagas Jokowi, dikatakannya, masih terus dipertimbangkan untuk masuk dalam RAPBN 2020. Dalam sidang kabinet paripurna hari ini, menurut dia, belum sampai pada pembahasan ke arah yang lebih rinci.
"(sidang kabinet paripurna) Itu kan, tadi masih di tahap awal mengenai desain kami ke depan. Sebetulnya, penekanannya lebih ke jangka menengah, karena ini dikaitkan dengan RPJMN nanti dan RKP dari Bappenas," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Moh. Nizar Zahro mengkritik program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan capres inkumben Joko Widodo.
Nizar mengatakan, program kartu pra kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji, meski belum mendapatkan pekerjaan.
"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran? Program ini, nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa 5 Maret 2019.(R04)