PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Gagalnya Akademi Komunitas Negeri Pelalawan untuk mandiri dengan program studi Diploma dua (D2) terus menjadi perbincangan masyarakat Pelalawan, betapa tidak setelah dinilai gagal mengelola D2 sekarang pemerintah daerah mau mendirikan kampus Politeknik Padang di Pelalawan.
Hal ini membuat salah satu tokoh pendidikan Pelalawan angkat bicara. Azwar Rachman yang merupakan pensiunan pegawai salah satu Universitas di Riau mengungkapkan bahwa duhulu-kan Akademi komunitas ini juga namanya Program Studi Diluar Domisili Politeknik Padang yang juga Padang berjanji untuk memandirikannya, tetapi Politeknik Padang selaku pembina AKNP telah bertahun-tahun dan dinilai tidak berhasil memandirikan AKNP.
"Lucu saja. jelas Politeknik gagal kok masih ngotot mau bangun kampus pula di Pelalawan. Bagaimana mau bangun program D3, sedangkan D2 saja gagal," ungkap pria yang akrab disebut bang Jua ini, Jumat 12 Juli 2019, ia menambahkan bahwa kita juga harus lihat track record atau rekam jejak Politeknik Padang selama ini.
Dimana Ada 4 kabupaten yang dibina Akademi komunitasnya oleh Politeknik Padang yakni Pelalawan, Tanah Datar, Solok Selatan dan Painan.
"Tidak satupun dari kampus tersebut yang sukses mandiri," ujarnya.
Dan bisa dikatakan Politeknik Padang gagal menjadi pembina selama bertahun tahun bahkan disinyalir pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup AKNP ini.
Padahal sambungnya, masih banyak Akademi komunitas di indonesia ini yang berhasil mandiri dan dibina dengan baik oleh perguruan tinggi pembinanya.
"Ini merupakan catatan buruk bagi kampus tersebut. Kalau mau bangun politeknik di Pelalawan berarti itukan program baru lagi. Walaupun dengan buat proposal politeknik baru ke pemerintah pusat, Program yang lama akademi komunitas seharusnya diminta pertanggung jawabannya dulu oleh DPRD kita," imbuhnya, Masak instansi yang sudah dibiayai oleh APBN maupun APBD Pelalawan gagal dan anehnya dikalangan dewan tidak terdengar bersuara.
Sementara dilapangan sambungnya, kampus AKNP seperti seperti tidak terawat, rumputnya saja tinggi, hingga bacaannya di label nama kampus juga hilang-hilang, ini ditambah lagi sunyi seperti tidak ada kegiatan kampus , Seperti tidak dikelola dan dibina oleh Politeknik Padang sehingga mahasiswa tidak berminat untuk kuliah disana dan mahasiswa makin sedikit saja.
Dalam penelusuran awak media ini informasi yang disampaikan oleh salah seorang pegawai disana yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Politeknik Padang yang diharapkan dapat membina hanya cuma datang sesekali saja.
"Tidak terjadwal kadang ada sebulan dan kadang tidak, ditambah lagi pimpinan pengelola juga jarang datang dan hadir ditempat membuat kami pun menerima saja apa yang jadi permasalahan dikampus, karena kami ini hanya pekerja di kampus," terangnya.
Terpisah, Sarmiadi SE MM.Koordinator Program Studi Diluar Domisili Politeknik Negeri Padang saat dihubungi via seluler miliknya, Jumat 12 juli 2019 mengatakan bahwa aktivitas kampus sejauh ini masih tetap jalan.
"AKNP masih berjalan dan sekarang sedang dalam persiapan dari D2 ke D3," jelasnya.
Saat disinggung terkait persiapan dari D2 ke D3, Sarmiadi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah pengembangan pendidikan vokasi salah satunya pendidikan Politeknik. Sehingga Akademi Kampus (AK) yang ada diarahkan pemerintah pusat untuk disiapkan menjadi politeknik tetapi melalui tahapan.
"Persiapan yang sedang kita kita lakukan adalah pemenuhan dosen tetap S2 serta komitmen Pemda untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) di daerah. Sejauh ini kami sudah diskusi dengan Pemda khususnya pak bupati dan tim sedang melengkapi persyaratan tekhis yang diminta kementerian," jelasnya.
Ia menambahkan pada prinsipnya bupati setuju dan mendukung sesuai aturan yang berlaku.
Terkait soal penilaian masyarakat menilai Politeknik Padang gagal membina AKN Pelalawan, hingga memandirikannya, padahal, anggaran sudah ada, baik dari APBN dan APBD Pelalawan, Sarmiadi mengatakan sesuai dengan tugas yang diberikan Kemristekdikti yakni melaksanakan PBM dan memandirikan.
"Tugas melaksanakan PBM sudah kita jalankan sampai adanya wisudawan dan mereka diterima bekerja.
Dan Tugas mengusulkan kemandirian telah kita usulkan ke kementrian. Pemerintah pusat melalui kemristekdikti mengambil kebijakan untuk belum memandirikan AK yang ada tetapi mengarahkan ke jenjang D3. Dan ini semua kebijakan dari Kemristekdikti dan tidak berlaku hanya untuk AKN Pelalawan. Semua AK, kita terpaksa mengiktui kebijakan kemenristekdikti tersebut," terangnya.
Saat disinggung terkait hibah aset Pemkab Pelalawan ke Politeknik Padang sebagai salah satu syarat untuk mendirikan PSDKU, Ia mengatakan pada prinsipnya bupati setuju dan mendukung sesuai aturan yang berlaku.
"Namum sejauh ini belum ada penyerahan aset. Kalaupun nanti kegiatan ini berjalan aset tidak diserahkan hanya dipinjam pakaikan saja," tutupnya. (R09)