JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penananganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah pusat dan daerah kompak dalam memutuskan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).
Hal itu disampaikan Doni menanggapi kemungkinan pelonggaran PSBB apabila laju penambahan kasus harian Covid-19 melambat.
"Koordinasi pusat dan daerah ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan," ujar Doni melalui konferensi video, Selasa (12/5/2020).
"Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," lanjut dia.
Doni menambahkan, dalam memutuskan pelonggaran PSBB, pemerintah akan mempertimbangkan faktor epidemologi, yakni laju kurva penambahan kasus harian.
Selain itu pemerintah juga melihat tingkat kepatuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melonggarkan PSBB.
Semakin rendah tingkat kepatuhan masyarakatnya, semakin kecil pula kemungkinan pelonggaran PSBB di suatu daerah.
"Kalau daerah belum menunjukkan kurva menurun, apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk lakukan pelonggaran. Artinya apa? Statusnya masih tetap tidak boleh kendor, justru harus meningkat kembali," kata Doni.
"Juga bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhan kecil, tentu kita tidak boleh ambil risiko. Ini juga menjadi bagian yang akan jadi pedoman bagi Gugus Tugas yang akan menyusun skenario," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.
Sementara itu, secara terpisah, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan perlu kehati-hatian dalam menetapkan relaksasi PSBB.
Presiden Joko Widodo meminta pelonggaran PSBB harus dilakukan hati-hati dan menyesuaikan data-data faktual di lapangan.(R04)