PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Anggota Komisi VI DPR RI yang berasal dari Daerah pemilihan (Dapil) Pekanbaru I, Dr. H Achmad meminta PT Pertamina meningkatkan kualitas pengawasan terhadap rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Riau.
Dikatakan Achmad, secara kuota, berdasarkan data dari Pertamina, pasokan bahan bakar minyak bersubsidi di Riau sudah mencukupi. Namun, di lapangan, ada permasalahan dalam pengawasan.
Masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan ada permasalahan dalam rantai pasok bahan bakar minyak, khususnya yang bersubsidi.
''Riau itu, kalau mengacu pada data Pertamina, tidak kekurangan kuota. Apa yang sudah didistribusikan Pertamina itu sudah mencukupi. Hanya saja, dalam praktiknya, Pertamina perlu meningkatkan pengawasan di lapangan, khususnya untuk rantai pasok,'' jelas Achmad.
Sebenarnya, sebut Achmad, permasalahan penyimpangan dalam pendistribusian BBM ini bukan permasalahan baru. Hanya saja, yang perlu ditingkatkan oleh Pertamina adalah pengawasan, sehingga bisa menekan potensi penyimpangan dalam rantai pasok.
''Terutama untuk bahan bakar subsidi, dimana, proses penyalurannya harus diawasi, sehingga tidak lari ke industri atau kebutuhan yang lainnya. Kalau untuk kuota sudah cukup, hanya dalam pengawasannya yang masih lemah, itu yang perlu dicarikan solusinya oleh Pertamina, khususnya di Riau ini,''ungkap mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini.
Achmad juga menjelaskan, permasalahan antrean panjang itu terjadi di mana-mana, bukan cuma di Riau. ''Hari-hari masalahnya sama, tak cuma di masyarakat kita, hari-hari antreannya panjang, itu yang kita minta pada pertamina untuk ditingkatkan pengawasannya,'' pinta dia lagi.
Achmad juga menjelaskan, panjangnya antrean masyarakat dalam membeli BBM ini bukan saja merugikan, tapi juga mengganggu dari sisi efektivitas waktu warga, namun juga menguras tenaga dan biaya.
''Contoh saja, berapa banyak produktivitas usaha masyarakat turun karena kendaraan tidak bisa beroperasi karena harus antre berjam-jam. Misalnya saja, petani sawit, berapa banyak sawit yng tidak bisa terangkut ke PKS karena harus antre berjam-jam menunggu di SPBU, itu kan merugikan,'' ungkap politisi Demokrat ini.
Sementara itu, disinggung tentang maraknya praktik penampungan BBM bersubsidi liar yang juga meresahkan warga, Achmad menjelaskan kunci penyelesaian persoalan BBM bersubsidi seperti solar ini adalah di pengawasannya.
''Kuncinya di pengawasan. Kalau pengawasannya diperketat. Kalau dalam fungsi pengawasannya ada tindakan tegas, pihaknya yakin, permasalahan rantai pasok BBM bersubsidi ini juga akan lancar. Jadi kalau kuota sudah mencukupi, harusnya tidak ada lagi yang mencoba untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan, apalagi sampai menjual produk subsidi untuk kebutuhan industri,'' tutup dia.(R04)
Listrik Indonesia
