JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Pemerintah akan menyiapkan dua skema vaksin Covid-19, yaitu gratis dan mandiri untuk masyarakat.
Vaksin gratis sendiri akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu membayar.
Sementara untuk vaksin mandiri, akan dikenakan biaya untuk masyarakat yang masuk dalam kategori mampu.
Harga vaksin itu sendiri menurut Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, akan beragam dan tergantung penjual yang memasarkan.
"Harga vaksin Covid-19 mandiri ini, tidak ada campur tangan pemerintah dan yang menentukan adalah penjualnya," ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).
Dinamika harga vaksin, menurut Erick, sangat beragam dan tergantung penjual. Harga dapat beragam karena mungkin cara mendapatkan, dan risetnya berbeda masing-masing pengembang.
Meskipun terdapat perbedaan harga, Erick memastikan, vaksin yang diproduksi memiliki kualitas yang hampir mirip.
"Sebab, seluruh vaksin yang akan disuntikkan kepada pasien sudah pasti melalui uji klinis tahap III dan kualitasnya pasti sama," kata Erick.
Ia menambahkan, saat ini Indonesia juga sedang berupaya menciptakan vaksin sendiri, yang harganya juga bisa bersaing dengan negara lain.
Gratis untuk 93 juta Orang
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, vaksin gratis ini akan mengacu pada data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Kita akan ambil data dari BPJS Kesehatan, ada sekitar 93 juta yang dinilai membutuhkan vaksin tersebut," ucap Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9).
Tetapi menurut Erick, data yang ada di BPJS Kesehatan akan dilakukan verifikasi lagi agar tidak salah sasaran untuk program vaksin gratis ini.
Kemudian Erick juga menyebutkan, pemberian vaksin juga ada yang dilakukan dengan skema mandiri.
Skema ini untuk masyarakat yang mampu membayar untuk melakukan vaksin sendiri.
"Sehingga seluruh beban pemberian vaksin ini, tidak ditanggung sendiri oleh pemerintah," kata Erick.
Erick menjelaskan adanya skema vaksin mandiri ini jangan dinilai bahwa pemerintah mencari uang.
"Meski skema vaksin mandiri berbayar, bukan berarti didahulukan. Tidak sama sekali, kita akan objektif dan menjadwalkan baik itu vaksin gratis ataupun mandiri," ucap Erick.(R04)
Sumber Berita: tribunnews.com