PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Dalam upaya mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong kemandirian pangan dan makan siang bergizi, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru melakukan sinergi dan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru.
Sinergi dan sinkronisasi ini dilakukan dalam bentuk dukungan data yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan termasuk strategi pengendalian inflasi dan deflasi berbasis akurasi data.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan H. Maisisco saat melakukan pertemuan bersama Kepala BPS Pekanbaru, Khairunnas dan jajaran di Kantor BPS Pekanbaru, Kamis (21/11/2024).
Disebutkan H. Maisisco, yang saat itu didampingi Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinal Husna, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jasrul, Analis Ketahanan Pangan Purwati dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ceria Dona, bahwa sinergi bersama BPS Pekanbaru ini merupakan langkah penting dalam memastikan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan ke depan.
Hal tersebut, dijelaskan Maisisco, salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang membangun kemandirian pangan dan swasembada.
Meski pun Pekanbaru bukan daerah produksi untuk pangan, namun, permasalahan ketersediaan merupakan hal yang penting mengingat ke depan ada beberapa agenda strategis pemerintah yang berkaitan dengan pangan. Salah satunya, adalah pemberian makan siang bergizi untuk anak sekolah.
''Kita ingin memastikan kembali tentang data kebutuhan dan ketersediaan yang bisa diakurasi. Selama ini, data yang digunakan adalah apa yang dikeluarkan oleh BPS. Karena itulah, kita akan coba sinergikan dan sinkronkan data yang ada di DKP dan yang ada di BPS sehingga bisa menjadi data rujukan bersama dalam kebijakan sektor pangan,'' kata dia.
''Data itu juga akan bersinggungan dengan berapa besar angka ketersediaan berdasarkan potensi yang ada, misalnya dari petani lokal, dari kelompok wanita tani dan pertanian-pertanian swadaya yang dikembangkan di pemukiman. Karena itulah, sebagai tindaklanjutnya, kita akan melakukan kerja sama dengan BPS, untuk data-data tersebut,'' kata dia.
Selama ini, diakui Kabid Distribusi, Dinal Husna, memang DKP sudah memiliki data tersendiri yang disusun berdasarkan SOP yang sudah ada. ''Kita berharap dengan kerja sama yang akan dilaksanakan nantinya, BPS akan bisa mendampingi dalam penyusunannya, sehingga data tersebut memang bisa menjadi data rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah,'' ujar Dinal Husna.
Tak hanya berkaitan dengan ketersediaan, Dinal juga menjelaskan perihal sinergi bersama BPS juga menjadi sangat strategis dalam mencari formulasi yang benar-benar tepat di antaranya berkaitan dengan pengendalian inflasi dan deflasi.
Begitu juga dalam penyusunan statistik sektoral, imbuh Kadis H. Maisisco, seperti data tentang Neraca Bahan Makanan (NBM), FSVA, semua itu memerlukan sinergi bersama BPS.
''Karena, misalnya berkaitan dengan penanganan daerah rentan rawan pangan. Karena ada beberapa indikator yang dijadikan indeks penilaian terhadap wilayah yang dinyatakan rawan pangan, seperti tersedianya akses kepada sumber pangan, akses kesehatan, akses untuk air bersih, jalan yang memadai. Karena sifatnya melibatkan banyak pihak, kita ingin data-data itu bisa terhimpun. Apa yang dimiliki BPS, apa yang ada pada kita, itu yang kita sinergikan,'' imbuh Maisisco.
Terkait dengan rencana sinergi ini, Kepala BPS Pekanbaru Khairunnas mengaku sangat mengapresiasi.
Dia tidak menafikan, pentingnya peran data bagi DKP Pekanbaru dalam menyusun kerangka kebijakan yang akan direncanakan.
''Sebagai wadah perencana, bagi DKP, peran data itu memang menjadi yang paling utama. Kalau datanya salah, tentu salah pula kebijakan yang akan diambil. Jadi data benar-benar harus tepat,'' kata Khairunnas.
Dia pun tidak menafikan bahwa pada beberapa aspek, BPS memiliki data pendukung yang dimaksud dan bisa diakses oleh pemerin tah sebagai rujukan. Namun data tersebut biasanya mengacu pada rencana kerja BPS secara nasional.
''Secara sektoral, DKP memerlukan data yang lebih spesifik. Ini yang coba disinergikan. Secara sumber daya, BPS punya kemampuan bila dimintakan untuk membantu mempersiapkan data-data ini,'' jelas Khairunnas yang saat itu juga didampingi sejumlah kepala bidang.
Rencananya, dalam waktu dekat, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kerja sama antara DKP dan BPS.(R04)