PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Pemerintah Kabupaten Pelalawan diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Pelalawan T. Zulfan, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026,
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Jumat (2/5/2025).
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dalam sambutannya menyebutkan, Musrenbang RKPD merupakan momen strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif, transparan, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Wahid juga mengungkapkan kondisi makro ekonomi Riau tahun 2024 yang mengalami penurunan. “Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,52%, lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah rata-rata nasional. Meski demikian, Riau tetap menjadi provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia, dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.” Jelasnya.
Dalam pemaparannya, Abdul Wahid menyampaikan capaian indikator pembangunan di berbagai daerah di Riau.
“Kota Dumai mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,2%, sedangkan Kota Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi. Di sisi lain, tantangan masih dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tingkat kemiskinan mencapai 23%, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan terbatasnya infrastruktur.” Jelasnya lagi.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Riau tidak bisa lagi bergantung pada migas sumber utama pembangunan.
Ia mendorong diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal, termasuk budaya, untuk pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Sementara itu, mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si, mengapresiasi arah kebijakan pembangunan Riau yang sejalan dengan strategi nasional.
Ia menyoroti tren penurunan pertumbuhan ekonomi Riau dalam tiga tahun terakhir akibat fluktuasi harga komoditas global, khususnya migas dan kelapa sawit.
"Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat menetapkan fokus pembangunan pada; Pengembangan industri hilir kelapa sawit di dekat sumber produksi; Meningkatkan peran UMKM dan ekonomi kreatif, terutama di daerah pedesaan; Memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, agar generasi muda memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri; serta Mendorong efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan dampak positif kegiatan terhadap ekonomi lokal, termasuk sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)," jelasnya.
Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan DPRD Riau, Forkopimda, para bupati/wali kota se-Riau, kepala Bappeda se-kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kementerian.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekdakab Pelalawan T. Zulfan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten Pelalawan dengan pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Keterbatasan anggaran daerah mengharuskan ada upaya bersama untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan penyediaan infratruktur seperti jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan pendukung aktivitas sosial lainnya.
Pemkab Pelalawan tentunya berharap akan ada banyak kebijakan yang bisa ditampung dalam Musrenbang yang merancang kegiatan pembangunan di Provinsi Riau pada tahun 2026 yang akan datang, khususnya di Kabupaten Pelalawan.