PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Mengajak seluruh stake holder turut berkontribusi dalam mendukung program pemberian makan bergizi gratis (MBG), Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025) melaksanakan Rapat Koordinasi lintas instansi dan lembaga.
Rapat koordinasi dilaksanakan di aula pertemuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru di Jalan Cut Nyak Dhien dihadiri Kepala Bappeda Pekanbaru Iwa Genimo, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Muhammad Firdaus, Sekretaris Dinas Pendidikan Vemi Herliza juga sejumlah perwakilan baik dari jajaran SPPG wilayah Riau dan Pekanbaru, koperasi, Dinas Kesehatan, BPOM, Perum Bulog, kelompok wanita tani, peternak ikan air tawar, distributor dan komunitas UMKM lainnya.
Dijelaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), H. Maisisco, semenjak diluncurkan pertama sekali pada awal Januari 2025 lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendirikan sejumlah Dapur Umum yang dikelola olej Satuan pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Pekanbaru, jelas H. Maisisco, saat ini sudah berdiri 6 dapur dan setiap dapurnya melayani 3.000 hingga 3.500 dengan radius 3 kilometer setiap dapurnya.
Bahkan, Pemko Pekanbaru, juga sudah merencanakan akan mendirikan beberapa buah dapur baru masih dalam rangka mendukung penyelenggaraan MBG yang merupakan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto.
''Program ini bukan dilaksanakan untuk sehari, tapi setiap hari untuk jangka waktu lama, bertahun-tahun, bahkan, bisa sampai 10 tahun ke depan,'' ungkap H. Maisisco.
Berkenaan dengan itulah, sebut H. Maisisco, Pemko melalui DKP berupaya untuk mengajak seluruh stake holder terkait, baik itu pemerintah, dunia usaha, UMKM, petani, peternak, untuk ikut ambil peranan di dalam menyukseskan program ini.
''Sebentar lagi, dapur-dapur itu akan hadir di sekitar kita. Tidak ada lagi ibu-ibu yang duduk-duduk dan menggosip. Semuanya kita harapkan terlibat dalam mendukung MBG ini, apakah sebagai juru dapur, memasak, ataupun menjadi penyedia sayur mayur dan buahan, bahkan sebagai penyedia untuk kebutuhan ikan,'' ungkap Maisisco.
''Kami melihat program MBG ini sebagai program strategis yang harus didukung. Terutama dalam aspek penyediaan bahan baku yang bersumber dari pangan lokal. Karena, rasanya tidak mungkin kita hanya akan menjadi penonton saja, melihat kebutuhan sayur, ikan, buah semuanya didatangkan dari luar Pekanbaru. Padahal salah satu dari target program ini adalah untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat,'' ungkap H. Maisisco.
Langkah koordinasi ini, jelas dia, untuk menjembatani, memberikan pemahaman tentang program MBG.
Dia menyebutkan, setiap bulannya, setiap dapur bisa membelanjakan tak kurang dari Rp10 miliar untuk pemenuhan makanan bergizi, dan sebanyak 85 persennya adalah dalam bentuk bahan baku.
''Bahan baku itu apa, bisa berupa beras, sayuran, buah, telur, ikan, yang semuanya ada dan bisa dihasilkan di sekitar kita, di samping rumah kita. Bayangkan, kalau kita bisa menjadi bagian dari itu,''gugah Maisisco.
Dia juga menjelaskan, setiap dapur SPPG setidaknya memerlukan 10 suplayer untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Sementara untuk saat ini, jumlah tersebut belum berhasil terpenuhi.
''Karena itulah, kami mengajak semua masyarakat untuk ikut terlibat dalam program ini,'' jelas H. Maisisco.
Dia juga menjelaskan, sejauh ini, dia sudah meliaht langsung bagaimana setiap SPPG itu beroperasi.
''Mereka bekerja sudah sangat profesional, dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang juga sudah sangat ketat. Cara kerjanya bersih, dan sangat terjaga. Saya sudah lihat langsung bersama Pak Wakil Wali Kota beberapa waktu lalu. Karena itulah, ketika hendak bekerja sama pun, perlu bagi semua pihak untuk bisa mengikuti dan menyelaraskan dengan SOP yang ada di setiap SPPG,'' kata dia.
''Mereka memerlukan suplayer yang siap memenuhi kebutuhan secara kontinu, berkelanjutan. Karena ini berlangsung setiap hari. Mereka perlu suplayer yang tertib dalam waktu, karena setiap dapur sudah memiliki jadwal kerja yang ketat. Dan itu menjadi salah satu yang penting dimiliki untuk bisa bekerjasama dalam program ini,'' ungkap Maisisco.
Untuk itulah, dia mengajak semua stakeholder dunia usaha yang mampu dan siap untuk ikut terlibat.
Namun, tentu saja, yang menjadi penekanan, sebut Maisisco adalah bagaimana supaya bahan baku yang digunakan adalah berasal dari pangan lokal yang ada di Pekanbaru.
''Karena itulah, kami mengajak petani, peternak daging dan usaha perikanan untuk bersama-sama masuk. Pastinya, tidak mungkin ini bisa diselesaikan oleh satu atu dua kelompok tani saja. Semua perlu kolaborasi, sinergi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bisa terpenuhi,''ungkap Maisisco.
Arahan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bappeda Pekanbaru, Iwa Genimo yang menyebutkan kalau peluang Kota Peka baru untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku MBG masih terbuka lebar.
Dengan luas Pekanbaru yang lebih besar dari DKI Jakarta dan Surabaya, serta pemanfaatan lahan yang baru berkisar 40 persen, artinya, masih banyak potensi yang bisa digarap untuk bisa mendukung program pemerintah ini.
''Pastinya, ini juga akan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah,'' jelas Iwa sembari menggugah.
Sementara itu, Kepal Dinas Petanian, Muhammad Firdaus mengungkapkan tentang kesiapan pihaknya untuk mendukung program ini, termasuk memfasilitasi agar potensi yang ada bisa terkoneksi dengan kebutuhan pasar.
''Dia mencontohkan, potensi dari sektor perikanan air tawar seperti nila dan gurami, di Pekanbaru cukup besar. Dan apa yang ada sangat memadai. Kami akan fasilitasi segera untuk bisa menjadi bagian dari program ini, walaupun secara riil, pastinya telah ada pelaku usaha yang terlibat dalam program ini,''ungkap dia.
Firdaus juga mengajak para pelaku usaha pertanian juga untuk bangkit. Apalagi, saat ini, Pemko Pekanbaru siap memfasilitasi pemberian kredit lumak kepada petani untuk mengembangkan usahanya.
''Silakah, kalau ada yang measih kekurangan modal, kami siap fasilitas untuk kredit usaha rakyat (KUR),'' jelas Firdaus.
Sementara itu, Koordinator SPPG Provinsi Riau, Ulul Azmi yang juga hadir pada kesempatan itu menyebutkan, peluang untuk keterlibatan masyarakat dalam program MBG ini masih sangat terbuka.
Karena, dia sendiri mengakui, dari dapur-dapur yang ada, masih sangat kecil persentasi keterlibatan suplayer dalam memenuhi kebutuhan bahan baku yang akan diolah.
''Dulu mungkin ada semacam kewajiban bagi mitra untuk memastikan kesiapan anggaran sampai dilakukan pembayaran. Karena, dulu polanya pembayaran dilakukan belakangan. Namun, dengan perubahan yang dilakukan saat ini, dimana pemerintah membayarkan uang di depan, untuk mitra yang telah disetujui, tentunya akan sangat membantu untuk keterlibatan lebih jauh dalam program ini,'' ungkap Ulul Azmi.
Dia juga tidak menafikan, karena keterbatasan pasokan bahan baku dari daerah terdekat, menyebabkan pasokan juga harus didatangkan dari luar. Namun demikian, Azmi mengungkapkan dia sangat sepakat untuk bisa memberdayakan potensi pangan lokal, sepanjang memang sesuai dengan kebutuhan pada program MBG yang sudah ada.
Pemabahasan dalam rakor tersebut juga sangat variatif dari hulu ke hilir. Bahkan, dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari salah satu usaha muda yang siap melakukan kesepakatan bersama dapur-dapur MBG untuk mengambil sisa makanan maupun sisa pengolahan seperti minyak goreng bekas yang nantinya akan diperuntukkan guna mendukung penyediaan pakan ternak untuk kebutuhan dapur MBG.
Hanya saja, untuk melakukan kerja sama, terutama untuk bisa menjadi suplayer, maka UMKM dan petani bisa berkoordinasi langsung dengan yayasan, selaku pelaksana program MBG.
''Untuk koordinasinya, langsung bisa menghubungi pihak yayasan yang langsung ada di setiap dapur MBG yang sudah beroperasi,'' singkat Azmi.(R04)