PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data realisasi pembangunan dapur Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Provinsi Riau, Selasa (21/10/2025) petang.
Dalam pertemuan di ruang rapat Melati Kantor Gubernur Riau yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid tersebut, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha menjelaskan total jumlah SPPG yang dibutuhkan di Provinsi Riau adalah sebanyak 671 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak2.010.2024 jiwa terdiri dari siswa dan pelajar, obu hamil dan menyusui juga belita.
Dari jumlah yang dibutuhkan tersebut, total yang telah operasional saat ini sebanyak 288 SPPG
Adapun jumlah SPPG terbanyak, sebut Dadang saat ini berada di Kota Pekanbaru, yakni sebanyak 56 dari target sebanyak 100 SPPG dan 44 lainnya dalam tahap persiapan hingga akhir tahun 2025 ini.
Sementara Kabupaten Kampar, dengan target sebanyak 91 SPPG, sudah beroperasi sebanyak 56 SPPG dan 33 SPPG baru dalam tahap persiapan.
Progres pencapaian dari pembangunan SPPG tersebut, dijelaskan Dadan memang belum merata.
Dia mencontohkan juga Kabupaten Bengkalis, dari jumlah target sebanyak 54 dapur SPPG, dalam proses persiapan sebanyak 40 dan 23 di antaranya sudah mulai beroperasi dan masih ada kuota sebanyak 1 dapur SPPG lagi.
Itu, sebut dia, belum termasuk untuk daerah-daerah dalam kelompok 3T atau daerah tertinggal, terdepan dan Terluar yang juga jumlahnya cukup banyak dan memerlukan penanganan berbeda.
Dia menjelaskan pentingnya peran serta dan dukungan dari pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan dapur SPPG tersebut.
Dadang menjelaskan, kehadiran program makan bergizi gratis ini tentunya tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya, siswa, pelajar , ibu hamil menyusui dan balita. Namun juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan termasuk dengan terbukanya lapangan pekerjaan.
Dia mencontohkan bila setiap dapur punya 50 orang pekerja yang umumnya adalah akum ibu. Dengan honor sebesar Rp2,2 juta per orang, dikalikan dengan 671 SPPG yang akan didirikan di Riau, maka itu akan membuka lapangan pekerjaan untuk 33 ribu orang masyarakat Riau.
Kalau 33 ribu orang yang bekerja itu menerima Rp2,2 juta per orang, ada juga yang Rp5 juta dan Rp3 juta, total uang berputar itu berkisar Rp73 miliar tiap bulan. Dan itu akan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Begitu pun bila dihitung berdasarkan kebutuhan bahan pokok dari seluruh SPPG yang ada. ''Dari satu dapur saja, apabila ayam filet potong sebanyak 230 kilo untuk 3.500 anak, kalau daging sapi 170 kilo, telur 12 peti, beras 175-200 kilo, sayuran 250-300 kilogram. Pak Gubernur, dan kepala satgas, kalau 671 SPPG ini nantinya beroperasi, walaupun Pak Gubernur mengatakan bahwa Riau bukan daerah produksi, ini tentunya menjadi tantangan bagi para Bupati, kepala dinas, pertanian, perikanan peternakan. Kalau 30.000 SPPG beroperasi di Indonesia, maka, semua daerah akan berebutan bahan baku,'' kata dia.
''Pak Gubernur, 50 dapur membutuhkan ayam filet, dikalikan 230 kilogram dalam sehari, maka tak bisa dibayangkan multi plier effect nya. Sekarang kita kalikan saja, dari 2 juta (total penerima manfaat di Riau), dikalikan Rp10.000 saja harga bahan baku yang dikeluarkan, artinya, setiap hari ada Rp20 miliar uang berputar di masyarakat, kalau kita kalikan 20 hari (dalam sebulan,red) artinya total ada Rp400 miliar uang berputar di masyarakat lokal Riau. Kalau dikalikan 1 tahun artinya ada hampir Rp6 triliun uang berputar di masyarakat, itu hanya dari bahan pokok saja,'' gugah Dadang.
Sementara itu, Gubernur Riau, pada kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh Pemprov Riau terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
Hal tersebut , dijelaskan dia, dari temuannya langsung di lapangan, dimana banyak masyarakat merasakan manfaat dari pelaksanaan program ini.
''Karena itu juga, saya termasuk paling sering melakukan pemantauan tergadap perkembangan dari program pendirian dapur di seluruh daerah di Riau. Pada beberapa daerah, khususnya di perkotaan, realisasi pelaksanaan program MBG ini sudah cukup bagus. Namun, pada daerah yang jauh, seperti kawasan 3T, memang memerlukan perhatian lebih supaya bisa segera bisa juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,'' kat Wahid.
''Kalau di perkotaan itu, perkembangannya sudah lebih pesat, peminatnya banyak. Tidak pun oleh pemerintah, banyak investor yang bersedia membangun. Tapi di daerah 3T, memang perlu adanya intervensi dari pemerintah,'' lugas Gubernur Wahid.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Riau tampak antusias ingin mengetahui tentang ketentuan maupun menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam proses mendukung berdirinya dapur SPPG di daerah masing-masing.
Tampak hadir di antaranya Wakil Bupati Kampar Misharti, Sekda Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Sekda Inhil Tantawi, Sekda Pelalawan Tengku Zulfan, Sekda Dumai Indra Gunawan, Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki, sekretaris DKP Pekanbaru Adrizal dan beberapa perwakilan dari 12 kabupaten kota di Riau.
Berikut adalah progres Pemndirian dapur SPPG di 12 kabupaten kota di Riau:
1. Kota Pekanbaru Target 100 SPPG, sebanyak sudah 56 terisi, 44 persiapan, dan kuota 0.
2. Kampar, Target 91 SPPG, terisi 56, persiapan 33 dan kuota tersisa 2
3. Rokan Hulu, target 61 SPPG, sudah terisi 16, tahao oersiapan 38 serta 8 kuota tersisa
4. Rokan Hilir, target 70 SPPG, 20 terisi, 41 persiapan dan 9 kuota tersisa.
5. Bengkalis, target 64 SPPG, terisi sebanyak 23, 40 tahap persiapan dan kuota tersisa 1
6. Kota Dumai, target 33 SPPG, 12 terisi, 19 tahap persiapan dan 2 kuota tersisa.
7. Siak, target 50 SPPG, 35 terisi, 12 persiapan dan 3 kuota tersisa.
8. Kepulauan Meranti, target 19 SPPG, terisi 15, 4 tahap persiapan, 0 kuota tersisa.
9. Pelalawan, Target 44 SPPG, 13 terisi, 21 persiapan dan dan 10 kuota tersisa.
10. Indragiri Hilir, target 62 SPPG, 26 terisi, 10 persiapan dan 26 kuota tersisa.
11.Indragiri Hulu, target 47, terisi 10, persiapan 30 dan 7 kuota tersisa.
12. Kuansing, target 36 SPPG, 7 terisi, 26 persiapan dan 3 kuota tersisa.
Catatan: data belum termasuk untuk daerah 3 T. (R04)