PEKANBARU (RIAUSKY.COM) – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Penyampaian jawaban pemerintah daerah menjadi bagian penting dari proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, kritik, dan masukan yang diberikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Riau atas pandangan, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan manfaat APBD bagi masyarakat Riau," ujar Syahrial.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program pembangunan agar pelaksanaan APBD semakin efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah, sehingga setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, mengatakan jawaban pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD sebelum Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.
Ia berharap komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjalin sehingga proses pembahasan berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"DPRD Provinsi Riau mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan tersebut menjadi dasar untuk semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.(mc)