PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Terkait 6 Fraksi yang mengkritisi kinerja Pemko Pekanbaru karena lemahnya tata kelola keuangan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015, Senin, 25 Juli 2016, Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Ayat Cahyadi menanggapi komentar tersebut.
Usai Paripurna, Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi menjelaskan bahwa sebenarnya keinginan Pemko Pekanbaru selama ini adalah Opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Namun dikarenakan pengelolaan aset yang buruk, maka Pemko tetap saja mendapatkan WDP dari LHP BPK Provinsi Riau.
“Ini terus kita sempurnakan, bagaimana permasalahan aset ini bisa selesai. Seluruh SKPD harus melakukan penataan asset dengan baik, karena Wako dibantu SKPD, ada 41 SKPD. Kita tidak menyerah dan terus berusaha, 2017 dan seterusnya kita berusaha (perbaikan),” kata Ayat, kepada wartawan.
Terkait keluhan fraksi DPRD yang mengatakan PAD Pemko Pekanbaru yang terus menurut, Ayat mengatakan bahwa pihaknya di penghujung kepemimpinan ini masih terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem.
“Masih dilakukan perbaikan (sistem). Misalnya, sudah kita lakukan sistem keuangan akuntansi berbasis aktual, mengupdate para SDM-nya, karena kalau akuntansinya sudah betul dan SDMnya tidak, ini tentu tidak baik juga, ini terus kita berusa membangun kerjasama dengan lembaga, misalnya BPKP, konsultasi dalam menata keuangan ini,” terangnya.
Disinggung buruknya pengelolaan aset dan keuangan daerah ini digambarkan dengan lemahnya Pemko Pekanbaru, contohnya dalam pengelolaan asset mobil dinas, Ayat sedikit membantah menjawabnya dan hanya bisa berjanji, akan terus memperbaiki sistem kemudian persoalan ini menjadi PR bagi Pemko Pekanbaru.
“Kalau itu gak masuk, itu hal.. Ini tinggal pencatatan, misalnya sudah dibeli mobil sekian, didistribusian kemana saja ini harus tercatat semua, jangan sampai mobil ada, STNK tidak ada, yang makai juga tidak tahu siapa, ini PR yang harus diseleasikan,” akunya. (R04)