MERANTI (RIAUSKY.COM) - Setelah melakukan rapat koordinasi Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala BNPP Dr. Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruar Sirait (Ara), melalui Zoom Meeting beberapa waktu lalu terkait usulan bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS), yang juga diikuti oleh 40 Kepala Daerah yang berada di Kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kawasan perbatasan.
Setelah dilakukan verifikasi akhirnya Pemkab. Meranti resmi mendapat jatah rehap 200 rumah tidak layak huni program BSPS dari Kementrian PKP bekerjasama dengan BNPP RI.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kep. Meranti, Agustiono, Rabu (20/5/2026).
"Ya Alhamdulillah ditahap 1 bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS) dari kementerian PKP Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebanyak 200 rumah," ujarnya.
Terkait telah ditetapkannya jatah rehap rumah layak huni atau BSPS oleh Kementrian PKP RI bekerjasama dengan BNPP RI tersebut, Bupati Kep. Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada Mendagri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP dan pihak Kementrian PKP yang telah memberikan jatah yang cukup besar kepada Kepulauan Meranti.
Bupati H. Asmar berharap dengan adanya bantuan pusat ini dapat membantu masyarakat perpenghasilan rendah (MBR) agar mampu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditempatinya menjadi hunian yang aman, sehat, dan nyaman.
Hal itu sekaligus mendukung upaya Pemkab. Meranti dalan mengentaskan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka rumah tidak layak huni (RTLH), serta menggerakkan ekonomi lokal.
"Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti," ujar Bupati.
Lebih jauh dijelaskan Agustiono bantuan rumah BSPS dari Kementrian PKP tersebut dikatakan Kadis Perkim tersebar di 6 Desa. Yaitu Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor.
Untuk selanjutnya setelah dilakukan penetapan lokasi tersebut, dilakukan verifikasi oleh Tenaga Fasilitator yang telah ditetapkan pihak Kementerian PKP RI.
"Untuk verifikasi itupun Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Sampai hari ini sudah masuk dalam progres pelaksanaan fisik dan sudah mulai drop material. Kita doakan program ini berjalan lancar agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," papar Agus.
Sekedar informasi dalam Rakor yang berlangsung beberapa waktu lalu, Mendagri Tito menegaskan kepada daerah penerima manfaat, bahwa program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Karena memang belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.
“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden.
BNPP RI menegaskan bahwa program bedah rumah ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan data yang akurat, BNPP RI optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.