JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo resmi melantik Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto sebagai menteri baru.
Zulkifli Hasan dilantik menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi, sementara Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terkait pelantikan kedua menteri barunya, Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan untuk segera dilaksanakan.
Dan dia menyampaikan sangat yakin dengan kemampuan baik Zulkifli Hasan maupun Hadi Tjahjanto.
''Sesuai dengan rencana, jadi hari ini sudah kita lihat bersama, dilantik menteri dan wakil menteri.
Ya kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang bukan saja makro, namun juga mikronya juga harus secara detil dikerjakan,'' ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan di Istana Negara.
''Saya melihat, pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan,'' kata dia.
Dijelaskan Jokowi, sekarang, urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.
''Kalau untuk urusan ekspor memang menjadi urusan menteri perdagangan. Namun, yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,'' ungkap dia.
Jokowi juga memberikan penilaian dan arahan kepada Hadi Tjahjanto.
''Kemudian untuk pak Hadi, sebagai menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan panglima, menguasai teritori dan Kita juga tahu pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya juga sangat detail,'' imbuhnya.
''Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan,'' pinta Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menugasi Hadi untuk urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan.
''Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu.Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah di IKN,'' pesan dia.(R02)