JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) akselerasi program kerja prioritas nasional sektor Kelautan dan perikanan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia, lementerian/lembaga, akademisi, dan berbagai pihak lainnya.
Rakornas tersebut diselenggarakan untuk membangun Sinergi yang harmonis dan komprehensif antara pusat dan daerah, untuk mempercepat pelaksanaan program kerja prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan, khususnya untuk mewujudkan swasembada pangan, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan Sumber Daya Alam.
Rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional ini mengusung tema akselerasi pembangunan prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan.
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, menyebutkan, forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Atas nama KKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan yang hadir dan berkomitmen memperkuat pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan Asta Cita," ujarnya, disiarkan melalui YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (2/7/26).
Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, saat ini populasi penduduk dunia diperkirakan naik dari 8,23 miliar jiwa pada tahun 2025 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050, sehingga kebutuhan protein meningkat 67 persen termasuk untuk kebutuhan ikan.
Menteri KP menuturkan, pada tahun 2050 kebutuhan ikan akan semakin besar sementara lahan perairan semakin terbatas, karena itu sektor kelautan dan perikanan harus terus di dorong sebagai sumber pangan masa depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Lanjutnya, laut merupakan sumber protein kehidupan yang strategis, karena itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi baru sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Untuk mewujudkannya, kata dia, KKP telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui lima program utama.
Lima program utama itu yaitu perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di perairan darat dan laut yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik di laut.
"Program ini menjadi landasan kita terutama soal kawasan konservasi adalah betul-betul masa depan bagi kehidupan yang akan datang, apabila kawasan konservasi ini terganggu maka biota laut akan rusak dan habis," katanya.
Menteri KP mengajak semua kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
Dia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dikawal bersama hingga tahap implementasi, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga semangat dan kebersamaan serta kolaborasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan ini dapat terus berlanjut dalam langkah nyata di lapangan," tutupnya.