BPMPD Siak Gelar Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung

SIAK (RIAUSKY.COM) - BPMPD Kabupaten Siak kembali menggelar acara Pelatihan Penyusunan Anggaran Belanja Kampung,yang di buka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Siak Dr. H.Fauzi di Hotel Winaria, Senin (19/10).

"Dari mana sumber duit, bagimana melaksanakannya dan bagaimana membuat SPJnya. Kalaulah hal ini telah dapat dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan aturan dan perundang-undang berlaku maka hal itu dikategorikan berhasil," ujar Dr. H Fauzi Asni.

Pelatihan ini digelar guna memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kampung tentang pengelolaan keuangan dan Aset kampung.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dari desentralisasi fiskal dapat tercapai secara maksimal. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kampung, dimana tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini adalah diakuinya Kampung sebagai sebuah daerah otonom sehingga lingkup dari desentralisasi fiskal menjadi semakin luas dan lebih detail.

Tantangan dari lahirnya Undang-Undang Tentang Kampung sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah pada umumnya, dan desentralisasi fiskal pada khususnya adalah kesiapan kapasitas, dan kemampuan dari perangkat dan aparatur pemerintahan kampung dalam meng-implementasikan aturan tersebut.

Terkait dengan belanja Kampung, diatur bahwa belanja Kampung diprioritaskan untukmemenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Kampung dan sesuai dengan prioritas pemda.

Sementara itu Kabid Keuangan dan Aset Desa BPMPD Siak Hj Febri Yeni mengatakan bahwa Kegiatan ini di ikuti oleh 58 peserta dan di gelar selama 3 hari mulai tanggal 19 hingga 21/10 mendatang. Selama pelatihan peserta ini di berikan materi oleh Nara sumber Drs.H.Ari Sumartono M.Si.Ir.Dwi Herawati .M.Si dari Balai PMD Jogja dab UPT Kemendagri,dan Rustam dari BPKP propinsi Riau.

"Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa poin untuk menjadi perhatian para aparatur pemerintahan Kampung khususnya dalam hal pengelolaan APB Kampung yang diharapkan dapat diterapkan," ujarnya. (R08)