PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk melakukan penataan aset secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk menuntaskan persoalan aset yang selama ini masih sering menjadi temuan.
Hal itu juga dikarenakan persoalan aset sering menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bahkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa tidak diraih kembali jika penataan dan pendataan aset tidak maksimal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru. Menurutnya, terdapat beberapa persoalan aset yang masih perlu dituntaskan.
"Untuk itu dalam upaya menggapai kepedulian WTP harus ada perhatian kita. Daripada itu terancam, makanya harus dilakukan penataan aset tersebut,'' urainya lagi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga berusaha melakukan konsulidasi dengan pejabat yang lama. Ini diperlukan agar rekomendasi BPK untuk menata aset bisa dilaksanakan.
"Ya sebagian sudah kami lakukan. Tapi kami tetap berupaya melaksanakan itu. Bagaimanapun, kondisi seperti ini memang butuh kerja ekstra dalam penataan aset tersebut," sambungnya lagi. (R07)
Listrik Indonesia
