BANGKINANG (RIAUSKY.COM) - Puluhan pendamping program keluarga harapan (PKH) Kementrian Sosial yang bertugas di Kabupaten Kampar minta Pemerintah Kabupaten Kampar meningkatkan perhatian terhadap program pemerintah pusat ini dengan menambah anggaran bantuan PKH.
Permintaan itu disampaikan pada hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPRD Kampar, Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Kampar di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin, 3 April 2017.
Hearing ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Zumrotun didampingi Wakil Ketua Iib Nursaleh, Sekretaris Hendra Yani, anggota Komisi II Sri Wahyu Setianingsih, Diski, H Kasru Syam dan Firman Wahyudi.
Kemudian dari PKH hadir Koordinator Wilayah Mahmud Zainuri, Koordinator Kabupaten Delkis, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kampar Muhammad bersama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Disos Kampar, Kasi Perlindungan Sosial Disos Kampar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Dedy Rochyani, Koordinator Kecamatan dan Pendamping PKH.
Pendamping PKH pada kesempatan itu minta Pemkab Kampar memenuhi jumlah bantuan sesuai surat dari Kementerian Sosial Nomor 1564/LJS.JSK/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal dukungan dana penyertaan 5 persen bagi daerah pelaksana PKH agar menyediakan alokasi dan penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal 5 persen dihitung dari total bantuan yang diterima peserta PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Koordinator Kabupaten PKH Kampar Helkis dalam kesempatan ini menyampaikan, saat ini pendamping PKH menerima honor Rp 400 ribu/bulan, bantuan seragam PKH, bantuan flash disk, pembelian ATK dan penjaga kantor.
Mengingat kinerja pendamping operator yang selalu melakukan pendampingan yang jarak tempuhnya cukup jauh, dengan anggaran Rp 350 ribu/bulan sampai Rp 400 ribu/bulan menurutnya itu jauh dari komitmen Pemda terhadap PKH di Kampar.
Ia juga menyampaikan beberapa permintaan yaitu menaikkan bantuan transportasi untuk pendamping PKH minimal Rp 1 juta bulan/pendamping, pengadaan laptop untuk 61 personil PKH, pengadaan transportasi sepeda motor. Jika memungkinkan APBD Kampar, pendamping juga minta pengadaan mobil operasional dan bantuan seluruh kegiatan sesuai SOP PKH.
"Kami juga minta pelaksanaan rapat koordinator kabupaten, koordinator wilayah dengan mengundang Dinas Soial dan pendamping dilibatkan," ucap Helkis. (R10/Skc)
Listrik Indonesia
