TALUK KUANTAN (RIAUSKY.COM) - Ketua ISPP kuansing, Rizki Erlando SPd merasa ada yang salah dalam kisruh dana sertifikasi guru di Kuansing.
Menurutnya masalah ini harus diusut dan dipertanggungjawabkan, ia yakin dan percaya ada dalang dibalik semua ini, karena sesungguhnya kalau Pemda jujur, persoalan ini tidak akan terjadi.
Berikut surat terbuka Ketua ISPP kuansing, Rizki Erlando SPd kepada redaksi riausky.com:
Besok saya minta semua mahasiswa kuansing Turun kejalan. Sebagai mahasiswa tugasnya tidak hanya belajar tapi juga jadi agent perubahan dan mempunyai fungsi kontrol terhadap lingkungan dan pemerintah.
Saya apresiasi AKSI 18.4 BEM SE-RIAU yang diprakasi oleh BEM SE-UNIKS Titik aksi DPRD dan gedung Polres kuansing. Kasus SERTIFIKASI ini harus diungkap. Apakah ini bentuk kelalaian atau kesengajaan.
Sekarang analisa saya kesalahan bukan dilakukan oleh kementrian pusat. sebenarnya dana tunjangan sertifikasi guru dan non sertifikasi yang disalurkan pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun 2016 telah ditransfer bahkan berlebih.
Pendapat pemerintah pusat kelebihan transfer mencukupi untuk pembayarakan sertifikasi triwulan III dan IV tahun 2016. Tapi Kemana Dana ini larinya? sampai hari ini Sudah 2017 Dana triwulan III dan IV belum juga dibayar menyeluruh.
Kalo saya baca berita pemerintah sebelumnya berdalih Dana tersebut dipakai untuk pembangunan. Pembangunan apa coba sebutkan dan apa dasar HUKUM nya?
Coba liat amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dose. Jelas-jelas dana sertifikasi itu diprogramkan untuk kesejateraan guru bukan untuk pembangunan. itu hak guru ! "Ucap rizki erlando, SPd.
Lanjutnya kasus ini tetap kita pantau Saya berharap kepada penyidik Polres Kuansing segera melakukan gelar perkara terhadap pengusutan kasus dana sertifikasi guru sebanyak Rp64,6 miliar ini.
Karena ada keganjilan. Kita penasaran siapa dalang dari semua ini. Pokoknya jangan sampai lolos. Pesan kita untuk pemerintah dan DPRD berikan solusi secepatnya, jangan BIARKAN GURU MENDERITA. karena sertifikasi itu bnyak gunanya untuk tunjangan kehidupan,bayar kuliah anak, pokoknya bnyak gunanya.
Ini wajar guru gelisah karena guru telah menjalakan kewajibanya mengajar dan mendidik. Jadi hak guru wajib dibayar. Kami minta pokoknya pake talang Dana APBD dulu sesegera mungkin makanya bulan ini DPRD harus ketuk palu bbiar akhir April atau awal Mei guru bisa menerima haknya.
Urusan audit itu urusan penyidik yang jelas HAK GURU tetap dibayar. (R12/Rls)
Listrik Indonesia
