PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di pusat maupun di daerah dilakukan reformasi total.
Pasalnya lembaga negara yang mengaudit keuangan negara ini dinilai sudah tidak bersih.
"Penangkapan dua Auditor Utama BPK oleh KPK adalah pukulan telak bagi lembaga auditor negara itu. Bagaimana tidak, baru seminggu BPK serahkan LKPP 2016 kepada Presiden, sekarang Auditor Utama nya ditangkap KPK" kata Usman Koordinator FITRA Riau.
Dan kata Usman lagi, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan ke Presiden pun semakin yakin diragukan keabsahannya karena WTP rasa WDP.
"FITRA menilai, penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara. Dalam kasus E-ktp juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana," terang Usman.
Dan dikatakan Usman lagi, Metodologi audit BPK harus dirubah, outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi.
"Tetapi selain menemuka kerugian negara audit PDTT juga perlu audit kinerja dan impact dari anggaran pembangunan," tegas Usman.
Selain itu juga kata Usman harus dilakukan reformasi total BPK. Reformasi ini lanjut Usman dalam dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor dan kedua, bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus.
"Seknas FITRA dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah meminta Presiden harus menjadikan ini sebagai momentum reformasi BPK. Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati," tutup Usman. (R03/Ggrc)
Listrik Indonesia
