PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Beberapa hari terakhir, Pansus Ranperda Pemekaran dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) secara intens menggelar rapat kerja dengan para Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan LPM dari tujuh kecamatan yang kelurahannya akan dimekarkan.
Hanya saja dari pertemuan tersebut, tim pansus menemukan banyak kendala bahkan Ranperda tersebut dikhawatirkan tidak bisa dilanjutkan dan harus dikembalikan kepada Pemko Pekanbaru karena Naskah Ranperda dinilai belum lengkap dan berbelit-belit.
"PMBRW prinsipnya kita setuju, namun konsepnya terlampau berbelit-belit. Ada lembaga dan struktur yang harus dibuat masyarakat tingkat bawah, mereka mengeluh capek tapi dana tidak cair, ini nanti dibahas. Apakah ini akan dilanjutkan atau dikembalikan kita rapat setelah ini menentukan sikap yang akan diambil," ungkap Ketua Pansus Puji Dariyanto seperti dikutip dari halloriau.com.
Persoalan pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru, pansus melihat bahwa proses pemekaran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada tahapan-tahapan yang belum dilakukan Pemko Pekanbaru menyangkut pemetaan batas wilayah yang akan dimekarkan.
"Luas wilayah pemekaran kelurahan belum dijelaskan, ada satu kelurahan bisa dimekarkan menjadi 3 kelurahan, ini belum tersusun dengan baik. RW dan LPM pun sepakat bahwa persoalan ini belum dilakukan pembicaraan tingkat kelurahan, hanya sekali pertemuan sosialisasi dan penetapan nama kelurahan saja," ungkap Puji.
Untuk itu, Pansus memandang, bahwa Ranperda ini perlu ditinjau kembali atau mungkin bisa saja dikembalikan kepada SKPD terkait untuk disempurnakan. Seperti kelurahan Sidomulyo barat dan Tuah Karya, Puji melihat masih mengalami polemik perbatasan wilayah antara kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
"Jika persoalan ini tetap dilaksanakan, saya khwatir akan terjadi masalah di kemudian hari maka lebih baik harus ada penyelesaiannya terlebih dahulu," pungkasnya.(RO3)
Listrik Indonesia
