BALI (RIAUSKY.COM) - Indonesia seharusnya memiliki program jangka panjang agar kebijakan pemerintahan tidak selalu berubah ketika ada pergantian presiden. Hal itu dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Kita mau kawin saja ada perencanaan, satu tahun, dua tahun. Negara yang begitu besar perencanaanya lima tahun dan yang merencanakan, visi presiden. Lima tahunan, habis itu ganti lagi," katanya saat menjadi pemateri pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Hanura di Kuta, Badung, Bali.
Oleh sebab itu, dia berharap agar Indonesia nantinya memiliki program jangka panjang yang menjadi pegangan siapapun presidennya dan bukan hanya untuk jangka waktu lima tahun. Bahkan BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden kurang dari lima tahun. Baru di periode 2004-2009 dan 2009-2014 Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang.
Adapun presiden asal Pacitan, Jawa Timur itu menjabat selama dua periode dari hasil pemilihan langsung. Akan tetapi, Gatot mengaku khawatir jika Indonesia tidak punya program jangka panjang.
Pasalnya, program yang sudah mulai dikerjakan bisa berhenti di tengah jalan karena pergantian presiden.
"Contohnya sekarang ini, kalau tahun depan ganti bukan Pak Jokowi, itu infrastruktur nggak berlaku itu. Sekarang kan terserah presidennya. Konsentrasi saya ke ini apa yang terjadi. Yang merusak kita sendiri dengan aturan-aturan. Undang-undang yang dibuat satu minggu, dua mingggu pada waktu itu," tandasnya. (R-04/jpnn)
Listrik Indonesia
