.jpg)
BANGKINANG (RIAUSKY.COM) - Usai menggelar demonstrasi di depan pintu kantor Bupati Kampar, Kamis (7/9/2017) lalu, belasan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kampar Menolak Lupa diterima Bupati Kampar H Azis Zaenal di ruang kerjanya, Senin (11/9/2017) untuk berdialog langsung
Dialog diawali dengan penyampaian beberapa pertanyaan kepada Bupati Kampar oleh Koordinator Aliansi Rakyat Kampar Menolak Lupa Ryan Septyanto.
Tampak hadir mendampingi Bupati ini Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Asisten II Setdakab Kampar H Nurbit, Kepala Satpol PP Kampar Muhammad Jamil dan Kepala Bappeda H Azwan. Pertemuan ini juga dihadiri Kasat Intel Polres Kampar AKP Edi Junaidi dan anggota serta beberapa wartawan.
Sementara dari kalangan aktivis tampak hadir aktivis Himpunan Mahasiswa Ocu Kampar Rahmat Yani, dari STIE Bangkinang David Davijul dan lainnya.
Setelah itu, Bupati Kampar H Azis Zaenal menyampaikan satu persatu jawabannya terhadap apa yang dipertanyakan aktivis tersebut.
Ia juga menyampaikan alasan kenapa ia tak bisa menemui pendemo Kamis (7/9/2017) lalu karena saat itu ia sudah masuk ke dalam pesawat menuju Jakarta untuk menemui Badan Nasional Narkotika (BNN).
"Kalau tak masuk pesawat saya akan temui adik-adik dan anak-anakku," ujar Azis seperti dimuat suarakampar.com.
Ia juga mengajak masyarakat berdialog langsung dengannya kalau ada yang ingin disampaikan. Dikatakan, kalau ada mendapatkan isu ia minta tolong masyarakat tanyakan langsung ke Bupati dan Wakil Bupati Kampar.
Ia juga menasehati aktivis agar mengutamakan dialog daripada menggelar demonstrasi dan ia siap untuk melakukan dialog. Selain itu Azis minta aktivis dan mahasiswa rasional dalam berfikir dan ia beberapa kali menegaskan tak main-main jadi bupati.
Berkaitan dengan pertanyaan mengenai proyek pembangunan 23 jembatan yang disebut-disebut aktivis sebagai program yang tidak pro rakyat, Azis menjelaskan, dari 23 jembatan yang dibangun ini, tujuh diantaranya sudah dibangun, dan sisanya ada 16 titik lagi yang diperlukan masyarakat. Dari 16 titik ini, sebanyak 10 unit jembatan dibangun dengan biaya Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian hanya tinggal 6 unit yang akan dibangun oleh APBD Kampar.
Azis menjelaskan, biaya untuk membangun satu unit jembatan ini hanya butuh Rp 20 miliar atau dengan total Rp 120 miliar untuk 6 unit jembatan. Ini sangat jauh berbeda dengan dana pembangunan Jembatan Water Front City yang mencapai Rp 118 miliar. Ia menegaskan, tak sekedar bangun jembatan, namun ini adalah dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat, diantaranya di Kota Garo, Air Tiris dan daerah Kampar Kiri.
Ia mencontohkan betapa banyaknya keuntungan apabila dibangun jembatan di Terantang, Kecamatan Tambang. Saat ini selisih harga kelapa sawit di seberang Sungai Kampar mencapai Rp 400 perkilogram karena belum adanya jembatan sehingga harga sawit dibeli toke dibawah harga normal sekira Rp 800/kilogram.
Dengan adanya jembatan akan bisa menyamakan harga sawit petani yang saat ini sekitar Rp 1.200/kilogram.
"Itu 27 ton per hari hasil panen sawit. Kita hanya buang uang ke tukang sampan yang tak bisa dinikmati rakyat," beber Azis. Selisih harga sawit yang diterima petani di daerah seberang ini bahkan nilainya mencapai Rp 3 miliar dalam setahun. "Enam tahun jembatan sudah BEP. Sudah pulang modal karena harga selisih Rp 400 sekilo," terangnya.
Kemudian terkait pertanyaan mengenai program 3i (industri, infrastruktur dan investasi), menurut Azis, ia sudah banyak berkeliling dunia, tidak ada negara maju tanpa industri dan tidak ada pertanian yang maju tanpa industri.
Azis mengatakan, sudah mengajak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melobi Kementerian di Jakarta melakukan presentasi ke Menteri karena kondisi Kampar yang sudah terpuruk.
"Ini kerja kami pemerintah daerah, kami benahi satu persatu. Saya tiap hari pompa pegawai supaya jangan apatis. Saya sudah undang perusahaan. Selama ini katanya susah jumpa bupati. Saya sampaikan apa yang bisa dibantu. Sini saya tandatangani, tetapi pajaknya bayar ke Dispenda," beber Azis.
Selanjutnya mengenai infrastruktur, harus diselesaikan agar masyarakat tidak susah membawa hasil pertanian dan agar jalan bagus, masyarakat tak susah lagi pergi ke masjid.
Kemudian mengenai investasi, ada dua yang dicari oleh investor, yaitu aman dan untung. Industri akan meningkatkan nilai jual (added value).
Mengenai janji mengumrohkan imam masjid, Azis menyebutkan, program ini dilakukan dengan catatan jika sesuai kemampuan keuangan daerah. "Ini rencana saya dulu dengan Catur. Imam masjid yang tak mampu ke Mekkah, dia miskin, tak mungkin nengok Kakbah. "Maka kami usulkan ke dewan. Tapi tak bisa banyak-banyak, hanya 10 orang kali 25 juta hanya Rp 250 juta. Wajar 250 juta APBD kita mencapai 2 triliunan," terang Ketua DPW PPP Riau ini.
Pada kesempatan itu Azis mengatakan, dirinya malu melihat Kabupaten Kampar ini tertinggal, maka ia bersedia bekerja siang dan malam. "Tengok kami bekerja siang malam. Menggeliat tidak ekonomi Kampar. Stanum hidup," katanya.
Untuk meningkatkan ekonomi, Azis menegaskan kepada 11.400 orang pegawai Pemkab agar jangan belanja ke Pekanbaru namun belanja di Kampar. " Ini supaya ekonomi bangkit, penjual kain bangkit, pedagang sayur bangkit. Begitu juga dengan kegiatan OPD harus dibuat di Kampar, supaya devisa masuk ke Kampar, uang berputar di Kampar.
Azis juga mengklaim dia bekerja lebih baik dari bupati sebelumnya. Meski baru menjabat 100 hari namun sudah banyak perubahan yang dilakukan.
Untuk mencapai Kampar lebih baik, dalam menjalankan pemerintahan, Azis menegaskan akan bersikap tegas kepada stafnya yang bermain-main apalagi sembarangan mengutip uang dari masyarakat. "Jangankan tertangkap, mendengar saja dinas main uang saya pecat, camat kalau main uang den tobe," tegas Azis.
Kemudian mengenai pertanyaan tentang kabar akan dirumahkannya tenaga harian lepas (THL) maupun pegawai honorer yang membuat resah para THL dan honorer ini Azis dengan tegas bahwa ia tidak pernah mengatakan akan memberhentikan THL dan honorer. Namun dalam pembicaraan dengan sejumlah OPD, ia bertanya kepada dinas apakah pegawai di dinasnya kurang, apakah cukup atau berlebih. Ia minta OPD menghitung, dibuat rasio.
"Di PU misalnya rasionya berapa? Kalau berlebih dirasionalisasi. Kalau dirasionalisasi jangan diperpanjang kontraknya. Itu kan tak diberhentikan. Kalau berlebih kita buat seleksi diutamakan yang THL kemaren. Siapa yang lulus tes setelah dirasionalisasi diterima. Terima semua.
Tak pernah saya mengatakan dibuang seluruhnya. Tapi kalau berlebih gimana. Yang mengatakan berlebih itu dinas-dinas," terang Azis panjang lebar mengenai hal ini.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Riau periode 2004-2009 ini mengakui bahwa soal pegawai honorer ini tidak pernah diketahui dan sampai persoalannya kepada Bupati Kampar karena yang menerima dan membuat sk adalah dinas badan (OPD) dan yang menggaji dinas badan tersebut.
Ia juga bercerita tentang kondisi APBD Kampar tahun 2017. Dari Rp 2,1 triliun, sebanyak 72 persen habis untuk membayar gaji pegawai. Biaya langsung hanya Rp 450 miliar. "Yang ideal APBD ini Fifty-Fifty.
Solusi bagaimana? industri ini bisa mengurangi pengangguran," katanya.
Mengenai pertanyaan tentang pengadaan ambulans di setiap desa, Azis mengaku memang dia pada masa kampanye dulu berniat ada satu mobil ambulans perdesa.
Namun dari inventarisir, dari 251 desa dan kelurahan, jumlah kekurangan mobil ambulans sekitar 150 unit seperti untuk daerah yang benar-benar membutuhkan seperti Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar. Tidak semua desa membutuhkan ambulans, seperti beberapa desa di Kampar Kiri Hulu membutuhkan kendaraan air speedboat karena berada di jalur sungai.
Lebih lanjut Azis mengatakan, pemerintahan nya telah berupaya menggenjot pendapatan daerah yang tahun lalu hanya Rp 174 miliar.
Ia mengaku terus menggali sumber pendapatan bersama OPD dan pendapatan ini meningkat Rp 40 miliar. "Saya siap meminta kepada perusahaan yang berkantor di Jakarta bagi yang tak mau bayar pajak. CSR juga meningkat," ulasnya.
Ia juga tak mau pejabat OPD sembarangan menggunakan uang daerah melalui SPPD keluar daerah sebab dia menggunakan target dalam bekerja.
"Saya tak mau sembarangan teken SPPD kadis. Saya pakai target dalam bekerja. Pastikan berapa biaya yang dikeluarkan dan apa yang diterima masyarakat. Tak bisa sembarang diplot dana untuk SPPD," katanya.
Ia juga bertekad anggaran di APBD Kampar lebih memihak kepentingan rakyat. "Biar tertunda pembahasan APBD di DPRD tapi pastikan anggaran untuk rakyat.
Perjuangan untuk menambah anggaran daerah juga telah mulai menampakkan hasil. Biasanya Kampar hanya mampu mendapatkan dana alokasi khusus Rp 100 miliar setahun, tahun depan diperkirakan bisa mencapai Rp 350 miliar.
Berkaitan pelayanan publik yang dikatakan jelek, Azis mengakui bahwa ia mendapat banyak laporan dari masyarakat. Namun dia mengaku dalam enam bulan ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mengganti atau menggeser pejabat.
Sesuai aturan, setelah enam bulan menjabat dia baru bisa melakukan penggantian. Dia tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja stafnya. "Ada tim, ada baperjakat. Terakhir baru saya menentukan, loyalitas ada atau tidak, kemampuannya ada atau tidak.
Kepala dinas harus saya cari orang yang ahli dibidangnya. Tapi itu nanti setelah enam bulan. Saya harus taat undang-undang. Taat asas," terangnya.
Diantara pengaduan pelayanan publik adalah pelayanan di rumah sakit, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Disdukcapil banyak juga suara, banyak sogok menyogok, banyak laporan pelayanannya susah," katanya lagi.
Ia bahkan telah membuat rencana, jika disetujui dewan dan anggarannya ada akan membuat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Catatan Sipil di Siak Hulu karena jauhnya masyarakat berurusan ke Bangkinang dan agar pelayanan efektif dan efisien bisa dirasakan masyarakat.
Lagipula jumlah penduduk Siak Hulu mencapai 30 ribu orang. "Tapi ide itu tak bisa langsung diaplikasikan. Harus ada anggaran. APBD harus ketuk palu. Anggaran sebelumnya saya tak ikut, saya hanya menjalankan. APBD 2018 baru tahap menyusun," bebernya lagi.
Selanjutnya mengenai perhatian kepada dunia pendidikan. Azis mengklaim hampir 30 persen anggaran di APBD Kampar untuk pendidikan jika ditambah dana alokasi khusus (DAK). "Sekarang sudah memenuhi 24 persen," ucap Azis.
Dibidang pendidikan, Azis juga ingin pelajar dan mahasiswa yang pintar namun masuk kategori dari keluarga miskin dibantu biayanya oleh Pemkab.(R10/Skc)
Listrik Indonesia
