PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Sudah berjalan tiga bulan, lebih dari 1.000 karyawan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru belum menerima honor tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pihak rumah sakit berjanji dalam waktu dekat segara dicairkan.
Dari sekian banyak instansi di bawah Pemprov Riau, hanya pegawai di RSUD Arifin Achmad (AA) yang belum dibayarkan TPP-nya. Penunggakan pembayaran sudah sejak bulan Juli hingga September 2018 ini.
"Jadi sudah tiga bulan, para karyawan belum menerima TPP. Padahal di instansi lainnya di jajaran Pemprov Riau semuanya sudah menerima, hanya di tempat kita yang belum," kata dr Burhannuddin karyawan senior di RSUD AA dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (19/9/2018).
Burhan menjelaskan, selaku senior dia menjadi tempat keluh kesah para PNS di rumah sakit milik Pemprov Riau itu. Keluhan para pegawai tentunya belum menerima dana TPP.
"Kalau gaji pokoka kami tak ada masalah. Kini yang dikeluhkan soal dana TPP yang sudah tiga bulan belum dibayarkan pihak manajemen," kata Burhan.
Keluhan yang paling dirasakan, kata Burhan, tentunya para perawat. Karena belum dibayarkannya dana tunjangan, para perawat merasa kini kebingungan.
"Terlambatnya dana TPP ini paling dirasakan para perawat kita. Ada yang butuh untuk anak sekolah, ada yang punya hutang. Bagaimana mau bayar hutang, kalau TPP mereka belum terima. Inilah keluh kesah mereka ke saya," kata Burhannuddin.
Masih menrut Burhan, kalau untuk kalangan dokter di RSUD AA tak ada masalah. Karena dokter bisa saja mendapatkan penghasilan lain.
"Kalau para dokter tak ada masalah. Tapi yang paling dirasakan akibat keterlambatan ini tentunya para perawat," kata Burhan.
Sebagian besar karyawan RSUD AA, kata Burhan, berencana akan menggelar aksi demo. Namun, selaku senior, Burhan meminta mereka untuk menahan diri dulu.
"Kita kecewa juga mengapa hanya instansi di tempat kita yang belum dibayarkan TPP. Niat aksi demo sudah ada, tapi saya minta ke mereka untuk bersabar dulu," kata Burhan.
Menurut Burhan, instansinya adalah tempat pelayanan publik. Sehingga mestinya harus diperhatikan dan jangan ada penundaan pembayaran.
"Kerja kita inikan langsung ke masyarakat. Semestinya hak-hak karyawan harus segera dibayarkan. Bagaimanapun kita ini melayani langsung masyarakat, karena kalau terus menerus tertunda, ini akan berdampak kepada pelayanan masyarakat yang akan terganggu," kata Burhan.
Sementara itu, Direktur RSUD AA, dr Nuzelly Husnedy tidak membantah soal dana TPP yang belum dibayarkan itu. Menurutnya, keterlambatan itu diakibatkan sistem penghitungan TPP yang harus cermat.
"Memang ada keterlambatan, ini semata-mata karena masih diinput data-data mereka. Kan setiap karyawan beda-beda tugas. Misalkan perawat yang di ruangan operasi, di ruangan perawatan hitungan TPP-nya pun berbeda, kata dia seperti dilaporkan detikcom.
"Inilah yang lagi kita input datanya,'' kata dia.(R04/i)
