SIAK (RIAUSKY.COM) - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah kabupaten Siak H Hendrisan pimpin rapat realisasi fisik dan keuangan (RFK) dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten SiaK yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kamis (27/9/18).
Di pengujung triwulan III tahun anggaran 2018, progres kegiatan fisik pemkab Siak berjalan sesuai dengan jadwal. Terhitung di pengujung September 2018. Realisasi fisik diketahui tinggi dibanding keuangan.
"Realisasi fisik kita menyentuh angka 61 persen, sementara keuangan diangka 41 persen. Atau terjadi selisih 20 persen," ungkap Hendrisan.
Dikatakan Hendrisan, Rendahnya realisasi keuangan kita salah satu penyebapnya, target pendapatan dari sektor pajak kurang memuaskan, ditambah tunda bayar dari pemerintah pusat ke daerah melalui dana bagi hasil (DBH). Akibatnya pemda mengalami defisit anggaran.
"Dampak dari tidak tersedianya anggaran, kita terpaksa melakukan rasionalisasi di semua organisasi perangkat daerah, agar kegiatan yang mejadi prioritas saja dijalankan,"kata Hendrisan.
Dijelaskan Hendrisan, masing masing OPD agar menyampaikan perkembangan realisasi fisik dan keuangan dari bulan januari hingga september. Kita harapkan opd yang realisasi keuangannya dibawa 50 persen, agar dapat dilengkapi dan pokja yang sudah di tunjuk memberi batas waktu.
Selanjutnya kata Hendrisan lagi, Kita mengingatkan kepada opd PPTK melaporkan kepada pengguna anggaran tentang kebutuhan yang dibayarakan kepada pihak ke tiga, karena pimpinan menyampaika kita jangan berhutang lagi dengan pihak ke tiga (kontraktor).
Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak H Muzamil menyebutkan, sumber dana yang di anggarakan pada APBD Murni pada tahun 2018 sebesar Rp 1,8 triliun sebelum perubahan. Kemudian terrealisasi sampai dengan september berkisar Rp 1,1 triliun atau 61 % artinya masih terjadi kekurangan 693 milyar.
“Realisasi fisik kita tahun 2018 per september mencapai 61 % dari total APBD murni 1,8 triliun, jadi masih ada kekurangan kita Rp 693 miliar,” ungkap Muzamil.
Dijelaskannya, kekurangan Rp 693 miliar itu berasal dari dana transfer pemerintah pusat, terutama dari bagi hasil pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB perkebunan dan pertambangan, sumber daya alam Migas yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Siak.
Anggaran tahun ini memang kita mengalami hambatan terutama tidak adanya lagi APBN-P dari pemerintah pusat, hingga kondisi minyak kita dari murni USD48 per barel. Saat ini kondisi minyak kita berada diangkat USD70 per barel.
“Meskipun tahun ini APBD-P ada, kita tidak kuatir untuk kegiatan kita, karena per barel nya sangat berpengaruh pada sumber pembiayaan kegiatan kita Rp 3,8 triliun perbulanya. Oleh karenanya kita minta kebijakan pusat terhadap daerah penghasil migas, yang kesulitan dalam pendanaan, dapat dibantu,” terang.
Dari total belanja daerah sebesar Rp 1,8 triliun realisasi SP2Dnya dari januari hingga 26 September 2018. ini sebesar Rp 1 triliun artinya serapan anggaran baru mencapai 54,60 %. Dari informasi yang di dapat pada hari jumat ini dewan akan mengesahkan APBD-P yang diajukan oleh Pemkab Siak beberapa waktu lalu. (R08)
Listrik Indonesia
