PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Namanya Kamsis (26), sehari-hari bekerja sebagai guru honor, kini ia terpaksa harus jadi pemain voli antar kampung (Tarkam) untuk tetap bisa bertahan hidup.
Padahal, sehari-hari ia mengajar mata pelajaran Penjaskes di SMKN 1 Tembilahan Kota, Kabupaten Inhil. Namun, jika itu tak dilakoni, maka ia akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sudah empat bulan guru honor yang dibayarkan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Riau, tak gajian.
Memang, Kamsis tak sendirian. Ia adalah satu dari 5.132 orang guru BOSDA SMA/SMK yang dibayar dengan dana BOS Daerah sebesar Rp 50 Ribu/jam oleh Pemerintah Provinsi Riau.
“Beruntung saya masih bisa mengajar les. Bayaran ikut pertandingan voli antar kampung (Tarkam) juga membantu, selain usaha sampingan lain yang saat ini sedang dirintis,” ungkapnya seperti dikutip dari Tribun Pekanbaru, Selasa (6/11/2018).
Namun, Kamsis masih bersyukur karena pihak sekolah tempatnya mengajar saat ini turut membantu meringankan beban guru honor.
“Pihak sekolah mencarikan sumber dana lain untuk kami, sampai dana dari provinsi turun.
Meskipun begitu, Kamsis berharap gajinya segera dilunasi oleh provinsi.
“Namanya uang kita pasti butuh. Kita harap segera ditransferlah supaya tidak terlalu keteteran seperti ini. Alhamdulillah sekarang masih bersyukurlah masih bisa bertahan,” ungkapnya.
Para guru BOSDA sudah mendatangi Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (Forgupahsn) Provinsi Riau. Mereka meminta untuk diperhatikan anggota DPRD Riau.
Ketua Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri (FKGPHSN) Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan kondisi para guru Honor BOSDA yang digaji melalui Bosda tersebut dianggap tidak manusiawi.
"Bayangkan sekarang ini sudah tidak terima gaji lima bulan, mereka mau makan apa. Keluarga mereka gimana? Sementara mereka mengabdi untuk mencetak generasi bangsa ini," ujar Eko Wibowo.
Menurut Eko Wibowo, di Riau, jumlah guru BOSDA SMA dan SMK yang digaji melalui Bosda tersebut jumlahnya mencapai 5.132 orang yang terdiri dari guru dan tenaga TU serta penjaga sekolah.
"Mereka sudah datang ke Pekanbaru dan menyampaikan keluhan mereka. Kami akan perjuangkan hak mereka ini, karena tidak pantas mereka diperlakukan seperti itu," ujar Eko Wibowo.
Eko Wibowo juga menambahkan pihaknya sebagai guru Honor di Riau menuntut pemerintah agar prioritaskan mereka diterima sebagai PNS. "Jika ada Peraturan Presiden PPPK dimasukan kategori semua honor.
Gaji disesuaikan UMR Kabupaten Kota dan UMP Riau. Perlindungan keselamatan dan kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) dalam bekerja mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.
Baca: Plt Gubernur Riau Tinjau Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Pakai Land Cruiser, Tak Sia-sia Saya Marah
Baca: Investor Lirik Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang karena Jalan Tol Padang-Sicincin Mandek
Kemudian dianggarkan Tunjangan Hari Raya (THR ) tahun 2019, mengingat pengawai buruh di luar dapat THR.
Sedangkan pegawai honor tidak dapat apa-apa. "Guru yang berstatus guru BOSDA digaji Bosda juga harus diangkat jadi guru Honor Daerah," jelasnya.
Kepala SMKN 1 Tembilahan Kota, Hasmar, mengaku, hingga saat ini gaji guru honor BOSDA tidak kunjung ditransfer Pemerintah Provinsi Riau.
Oleh karena itu, memberikan pinjaman kepada mereka sampai dapat transferan gaji dari provinsi.
“Memang iya belum keluar. Tapi mereka janjikan tetap akan keluar. Perihal kepastian, katanya November ini, tapi kita masih menunggu,” ujar Hamsar yang mengaku tidak mengetahui penyebabnya.
Saat ini, katanya, terdapat lebih kurang 43 guru honor di sekolahnya yang terbagi dalam guru honor provinsi dan BOSDA.
“Guru honor ada yang langsung dari Provinsi sekitar 15 orang, sisanya ada BOSDA dan BOSDA,” ucapnya.
Cari Pinjaman
Kondisi serupa juga terjadi di daerah lainnya di Riau.
Di Siak, Shika Karmila yang mengajar di SMAN 3 Siak, terakhir menerima gaji pada Juni 2018.
Ada 22 orang yang berstatus guru BOSDA dan belum menerima menerima gaji hingga November 2018.
Padahal, setiap hari mereka mengajar menggunakan kendaraan bermotor yang butuh BBM. Selain itu, kebutuhan hidup juga perlu dipenuhi.
"Kemarin pas lebaran, kepala sekolah memberi kami pinjaman Rp 1 juta perorang. Janjinya dibayar ketika sudah keluar gaji. Namun sampai sekarang belum terima gaji," ungkap Shika kepada Tribun.
Sebulan, Shika biasanya menerima gaji Rp750 ribu. Namun sejak 2018 turun lagi, ia hanya menerima Rp650 perbulan.
Bersyukur suaminya juga bekerja dan menghasilkan uang.
"Kawan-kawan yang lain harus menunggu berbulan-bulan. Padahal yang diterima juga tidak besar," ujar Shika.
Nila, guru honorer BOSDA di SMAN 2 Siak, mengaku terpaksa meminjam uang kepada kepala sekolah untuk kebutuhan sehari-hari. "Ya benar, sudah 4 bulan. Tapi saya minta hubungi saja kepala sekolah kami Pak," katanya.
"Saya memang sangat butuh gaji itu. Kalau tidak mau makan pakai apa keluarga di rumah," kata Sugeng, guru honorer di SMAN 1 Siakyang biasanya menerima gaji Rp 1,5 juta perbulan.
Kepala SMAN 2 Siak Dadang Heru Dini mengatakan, anggaran gaji honorer BOSDA berasal dari dana BOSDA senilai Rp 1,4 juta per siswa. SMAN 2 Siak biasanya menerima Rp 500 juta lebih setiap tahun.
Di SMAN 2 Siak, guru yang berstatus PNS sejumlah 19 orang, guru BOSDA 14 dan hoborer propinsi 6 orang.
"Yang menjadi persoalan gaji guru BOSDA. Kalau honor provinsi lancar sampai sekarang," kata dia.
Kemacetan dana BOSDA sudah dirasakan sejak Juli 2018. November ini memasuki bukan kelima bagi guru BOSDA untuk tidak menerima gaji.
"Kami berharap Plt Gubernur Riau mempercepat proses dana BOSDA supaya guru-guru honorer BOSDA kita bisa terima gaji," kata dia.
Kepala SMAN 1 Siak Wildan mengatakan, ada 11 guru honorer BOSDA di sekolah itu.
Kebanyakan mengeluh karena "periuk nasi" mereka terancam.
SMAN 1 Siak tersebut menerima dana BOSDA lebih kurang Rp 600 juta lebih per tahun.
"Ya, banyak mereka sudah melakukan peminjaman kepada kami. Kami juga harus pandai-pandai mencarikan anggaran untuk dapat dipinjamkan," kata Wildan.
Menurut dia, pihaknya kasihan kepada guru honorer BOSDA yang sudah lama tidak menerima gaji.
Sementara mereka harus bekerja setiap hari di sekolah.
"Kami memberikan pinjaman juga tidak bisa banyak. Pinjaman itu pun kadang bersifat uang pribadi kadang pandai-pandai saja mencarikannya," kata dia.
Di Kabupaten Rokan Hulu, Kepala SMAN 1 Rambah, Ali Pulaila dan Kepala SMAN 2 Rambah, Windra Yeni mengakui, honor guru BOSDA memang belum turun.
Biasanya dibayarkan per semester atau enam bulan sekali dan dua kali dalam setahun.
Untuk semester pertama sudah dibayarkan dan sudah disalurkan kepada enam guru BOSDA di SMAN 1 Rambah.
"Sebelumnya enam guru ini juga dibayar melalui dana BOSDA atau sering disebut guru BOSDA sekolah, karena kewenangan SMA sederajat diambil alih oleh Provinsi dan di SK maka honor guru BOSDA ini dialihkan menjadi tanggung jawab provinsi melalui dana Bosda provinsi Riau," katanya.
Sedangkan di SMAN 2 Rambah, agar guru honor BOSDA yang di SK kan oleh Provinsi tetap menerima gaji, ia terpaksa menggunakan kas sekolah terlebih dahulu agar para guru tetap mendapatkan hak-haknya.
"Jadi gak ada masalah terkait gaji guru honor BOSDA bisa dibayarkan, untuk besaran tergantung jam mengajarnya," pungkasnya. (R07)
Sumber: Tribun Pekanbaru
Listrik Indonesia
