JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu yang ditangkap KPK baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta kedua hal tersebut tak dikaitkan.
"Hukum adalah satu badan sendiri yang independen yang tidak boleh diganggu gugat sebagai wujud komitmen kita kebersamaan di depan hukum dan prinsip hukum adalah suatu yang independen. KPK saya kira bekerja profesional," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Minggu (18/11/2018).
Menurut Karding, kasus yang menjerat Remigo tak tepat jika dikaitkan dengan dukungan terhadap Jokowi. Ia mengatakan Jokowi tak ikut campur dalam persoalan hukum.
"Dukungan deklarasi ke Pak Jokowi itu bagian dari apresiasi dia sebagau bupati akan keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh Pak Jokowi. Tapi di sisi lain urusan OTT itu pribadi yang saya kira tidak bisa dihubung-hubungkan atau dikaitkan dengan TKD atau TKN, karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati," sebutnya.
"Pak jokowi selama ini justru sangat tegas terhadap urusan hukum bahwa siapapun yang kena masalah hukum, maka tentu tidak akan mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, karena secara prinsip kami tidak mau mencampuri urusan hukum," imbuh Karding.
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu yang ditangkap KPK atas dugaan suap proyek di Dinas PUPR baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk 2019. Soal dukungan itu dibenarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.
Remigo ikut deklarasi pro-Jokowi pada Sabtu (17/11) kemarin, meski dia adalah Ketua DPC Partai Demorat Pakpak Bharat.
"Terkait dengan deklarasi yang baru-baru ini terjadi, pada prinsipnya hampir setiap hari, setiap saat kami di TKN paslon 01 memeroleh dukungan dan deklarasi dari berbagai elemen masyarakat, relawan, unsur ormas di seluruh Indonesia. Dengan Pak Bupati (Pakpak Bharat) ini beliau ada deklarasi dan beliau hadir. Jadi beliau didaulat sebagai salah satu pimpinan deklarasi tersebut," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Verry Surya Hendrawan.(R03)
Listrik Indonesia
