PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kenenag) Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana APBN melalui program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Komisi VIII DPR RI, Senin (10/12) lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Riau.
Kunjungan dipusatkan di Aula MAN 1 jalan Bandeng No. 51 A Kota Pekanbaru. Rombongan Komisi VIII DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Rombongan, Iskan Qolba Lubis dan sekitar delapan orang anggota.
Sementara pihak Pemprov diwakili oleh Kepala Dinas Sosial, Dahrius Husin sekaku Plt Gubernur Riau.
Turut hadir Plt Kemenag Riau, Mahyuddin dan jajaran juga hadir Kepala MAN 1 Pekanbaru, Marzuki.
Iskan Qolba Lubis menyampaikan, kedatangan guna mencari masukan yerhadap kegiatan yang sedang berjalan. Apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun, apakah bisa rampung atau tidak. Apa permasalahan yang dihadapi segingga dicarikan solusi sehingga kegiatan rampungvsrsuai target.
"Permasalahan yang dihadapi bisa kita bicarakan nanti di Komisi VIII untuk dicarikan solusibya," sebut Iskan.
Plt Kemenag Riau, Mahyuddin menjelaskan, tahun 2018 ini Kanwil Kemenag Provinsi Riau mendapatkan 10 lokasi kegiatan SBSN dengan total dana sekitar Rp 23,4 M lebih.
Kegiatan tersebut adalah pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Pasir Penyu. Pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Batang Gansal.
Kemudian pembabgunan gedung Balai Nikah dan Manadik Haji di Kecamatan Pelalawan, pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Dumai Kota, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Keritang, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Kateman, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Kuala Indragiri.
Kemudian pembangunan gedung Bakai Nikah dan Manasik Haji di Kecamatan Reteh, pembangunan Asrama Putri MAN 1 Pekanbaru di MAN 1 jalan Bandeng dan pembangunan Asrama di MAN Cendekia Kabupaten Siak.
"Progrres pengerjaan menggembirakan, akhir tahun akan sekesai sesuai target," jelasnya sembari mengakui juga kalaubtidak ada bebetapa kegiattanbyang 85 persen lebih hiagga akhir tahun dan bisa diperpanjang pekerjaan hingga Januari - Februari 2019.
Ditambahkan oleh Mahyuddin, kendala yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan program pusat tersebut adalah di tahun 2018, LPSE Kemenang sempat mengakami kerusakan. Sehingga pelelangan sempat alami keterlambatan.
Bahkan pelelangan semua numpang di LPSE milik Dep Keuangan. Kemudian ada pendistribusian material yang harus junakan jalur laut dan adanya pemvangunan yang dilakukan di gedung lama. (R06/Mcr)
Listrik Indonesia
