PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin menyebutkan ada ribuan kendaraan perkebunan dan kehutanan yang bermasalah, beroperasi di wilayah Provinsi Riau.
Mulai dari plat nomor kendaraan yang non BM hingga tonase yang melebih kapasitas atau daya angkut sesuai ketentuan sehingga menyebabkan jalan cepat rusak.
"Inilah yang akan kita tertibkan semua. Kita juga sudah melakukan hearing dengan pihak perusahaan yang ada dan penegak hukum terkait masalah ini. Sekarang kita menunggu penegak hukum mengenai tindak lanjut yang dilakukan, terutama penilangan atau penahanan. Kita minta kendaraan perusahaan ini wajib dikembalikan pada kapasitas standarnya," sebut Husni, Selasa (09/04).
Disampaikan juga oleh politisi Gerindra ini, pihaknya juga mengupayakan penganggaran untuk kegiatan penertiban ribuan kendaraan perusahaan melebihi tonase ini di perubahan 2019.
"Yah penertiban ini kan juga memerlukan biaya. Tidak hanya dalam kegiatan razia gabungan yang dilakukan, tapi juga melakukan eksekusi di tempat terhadap kendaraan yang melebihi tonase dengan melakukan pemotongan dan lainnya," jelas Dapil Pelalawan ini juga.
Dikatakan lagi, selama ini apa yang didapat dari perusahaan atau kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap daerah tidak imbang. Kerusakan jalan yang diakibatkan, memerlukan biaya yang lebih besar dalam perbaikannya ketimbang apa yang didapat dari perusahaan.
"Kerusakan jalan di Riau disebabkan oleh kendaraan tonase lebih ini. Padahal mereka bayar pajak ke luar, tapi berusaha di tempat kita," tambahnya lagi. (R07/Mcr)
Listrik Indonesia
.jpeg)
